
PASURUAN, SUARARAKYAT62.COM
Pembangunan saluran irigasi di Desa Sungi Kulon, Kabupaten Pasuruan, yang dibiayai melalui anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp100 juta, menuai keluhan masyarakat. Hasil pekerjaan tersebut dipertanyakan lantaran dimensi saluran disebut-sebut semakin menyempit dan kualitas pengerjaannya dinilai belum memenuhi harapan warga.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, kegiatan tersebut merupakan program Pemeliharaan Irigasi Tersier dengan pekerjaan pembangunan saluran irigasi di Desa Sungi Kulon. Kegiatan berada di bawah Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
Dalam papan informasi tercantum nilai anggaran sebesar Rp100.000.000, termasuk PPN/PPh, dengan pelaksana UPKK Desa Sungi Kulon dan Tahun Anggaran 2026.

Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan justru memunculkan pertanyaan ketika masyarakat menilai hasil pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan yang diharapkan.
Sejumlah warga menyoroti dimensi atau lebar saluran yang dinilai semakin menyempit. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kelancaran distribusi air, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian.
“Yang kami khawatirkan, kalau salurannya semakin sempit, bagaimana aliran air bisa maksimal untuk mengairi lahan pertanian? Kami berharap pekerjaan ini benar-benar memperhatikan kebutuhan petani,” keluh salah seorang warga.
Selain persoalan dimensi saluran, warga juga mempertanyakan metode pelaksanaan pekerjaan. Mereka menilai penggunaan peralatan pendukung, termasuk mesin molen, tidak terlihat dalam proses pengerjaan. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian karena dinilai belum terlihat optimal.
Meski demikian, penilaian terhadap kualitas konstruksi tidak cukup hanya berdasarkan pengamatan visual. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah dimensi, mutu material, metode pelaksanaan, dan volume pekerjaan telah sesuai dengan gambar rencana serta spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran negara sebesar Rp100 juta semestinya diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi standar teknis, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pasuruan selaku perangkat daerah yang membidangi kegiatan tersebut perlu memberikan penjelasan sekaligus melakukan pemeriksaan langsung terhadap hasil pekerjaan di lapangan.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah lebar dan tinggi saluran telah sesuai dengan perencanaan, apakah volume pekerjaan terpenuhi, serta bagaimana mutu konstruksi yang dihasilkan.
Pihak pelaksana UPKK Desa Sungi Kulon juga perlu memberikan klarifikasi mengenai metode pengerjaan, penggunaan peralatan, penerapan K3, serta dasar penentuan dimensi saluran yang dibangun.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi, kekurangan volume, atau persoalan mutu konstruksi, maka perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari keuangan negara, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang menjadi landasan pengawasan dan pertanggungjawaban.
Di antaranya:
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), mengenai pelaksanaan anggaran secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
3. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah, yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
4. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting agar setiap pekerjaan pembangunan yang menggunakan uang negara dilaksanakan sesuai perencanaan, standar mutu, dan ketentuan hukum.
Namun, perlu ditegaskan bahwa keluhan warga maupun dugaan ketidaksesuaian fisik pekerjaan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan atau tindak pidana. Hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan proses sesuai kewenangan.
Jangan sampai anggaran Rp100 juta yang dialokasikan untuk mendukung sektor pertanian justru menghasilkan bangunan irigasi yang tidak optimal dan berpotensi mengurangi manfaat bagi para petani.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pasuruan maupun pihak pelaksana UPKK Desa Sungi Kulon guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Penulis: Abdul Khalim




