Sidoarjo, SuaraRakyat62.com – Setelah bertahun-tahun jadi sorotan karena polusi asap pembakaran limbah, akhirnya titik terang datang dari Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sebanyak 51 pengusaha tahu resmi menandatangani komitmen berhenti menggunakan bahan bakar berbahaya dan beracun (B3) seperti spons dan karet dalam proses produksi mereka.
Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam pertemuan resmi yang berlangsung hangat di Balai Desa Tropodo pada Rabu malam, 15 Mei 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut serius atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Sidoarjo tertanggal 2 Mei 2025 yang melarang penggunaan limbah B3 dalam bentuk apa pun.
Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, tampil tegas namun bersahabat di hadapan para pengusaha tahu. Ia menegaskan bahwa masalah ini tak bisa dianggap remeh karena berpotensi berdampak pada citra internasional Indonesia.
“Kalau limbah dibakar sembarangan, negara lain bisa memboikot produk atau kerja sama dengan kita. Dampaknya luas, tidak hanya untuk Tropodo, tapi untuk bangsa ini,” tegasnya.
Fenny juga menekankan bahwa udara bersih adalah hak semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Ia meminta agar para pengusaha tak sekadar mematuhi aturan, tapi ikut serta menjaga lingkungan demi generasi mendatang.
Warga Tropodo yang selama ini mengeluhkan asap tebal dan bau menyengat dari cerobong pabrik tahu kini mulai bisa bernapas lega. Tak sedikit yang menyambut positif komitmen ini sebagai awal perubahan yang nyata.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amig, menegaskan pendekatan pemerintah adalah solutif, bukan represif. Pemerintah, kata Amig, tak berniat mematikan usaha rakyat, melainkan menyelamatkan lingkungan dan kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan ekonomi.
“Kami ingin ekonomi tetap jalan, tapi lingkungan juga aman. Kita ingin usaha tetap hidup, tapi jangan mencemari udara,” ujar Amig di hadapan para pengusaha.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan bahan B3 berisiko besar dan melanggar hukum jika dilanjutkan. Pemerintah siap mendampingi para pengusaha dalam transisi menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Bagi warga Tropodo, komitmen ini menjadi momentum penting. Bertahun-tahun mereka harus menanggung polusi dan gangguan pernapasan. Kini, mereka berharap pengawasan benar-benar dilakukan dan komitmen ini bukan sekadar formalitas.
“Kami harap ini bukan janji kosong. Udara bersih harus jadi kenyataan, bukan cuma acara seremoni,” kata Aini, salah satu warga.
Langkah 51 pengusaha tahu ini patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masa depan bumi. Kini tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal implementasi kesepakatan ini, agar udara Tropodo benar-benar kembali segar.
Menanggapi kesepakatan tersebut, aktivis lingkungan dari Jaringan Pemerhati Lingkungan Jawa Timur (JPL), Dimas Permadi, menyambut baik langkah 51 pengusaha tahu Tropodo, namun mengkritisi lambannya respon pemerintah dalam menanggulangi pencemaran udara yang sudah berlangsung bertahun-tahun, Jumat (16/05/2025) saat di wawancarai wartawan media ini di kediamannya.
“Kami sudah bertahun-tahun teriak soal pencemaran limbah B3 di Tropodo. Baru sekarang ada komitmen bersama setelah tekanan publik dan pemberitaan masif. Ini bukan prestasi, ini penebusan dosa yang tertunda,” terang Permadi.
Permadi juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kurangnya transparansi soal hasil uji kualitas udara di wilayah terdampak.
“Masyarakat berhak tahu sudah seberapa parah udara yang mereka hirup selama ini. Pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada seremoni tanda tangan, tapi harus bertindak konkret melakukan pemulihan lingkungan dan menjamin tidak ada lagi pembakaran limbah beracun,” tutupnya.
Ia juga mendesak agar ada audit lingkungan menyeluruh dan pendampingan terhadap para pengusaha agar tidak kembali menggunakan bahan bakar B3 secara diam-diam.
Penulis ; Yander
