SUARARAKYAT62, MALANG – DPC PDI Perjuangan Kota Malang menggelar sosialisasi bertajuk “Momentum Bulan Ramadan 1447 H/2026 M” di Kantor DPC, Jalan Panji Suroso 5C, Polowijen, Blimbing, Senin (23/2/2026). Acara berlangsung pukul 14.00–18.00 WIB, menjadi ajang konsolidasi kader sekaligus forum pembahasan isu strategis kesejahteraan masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, hadir sebagai narasumber. Kegiatan diikuti jajaran pengurus DPC, PAC, ranting, anak ranting, serta anggota Fraksi DPRD Kota Malang, dan ditutup dengan buka puasa bersama.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pentingnya kehadiran partai di tengah masyarakat, terlebih pada Ramadan yang sarat nilai solidaritas dan kepedulian sosial. Ia mengajak seluruh struktur partai melakukan refleksi atas peran politik yang dijalankan.
“Partai tidak boleh terputus dari akar rumput. Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan secara konsisten di ruang-ruang kebijakan,” tegasnya.
Forum ini juga menyoroti isu penonaktifan sekitar 1,4 juta warga Jawa Timur dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Sri Untari menekankan persoalan tersebut harus disikapi serius karena menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Komisi E DPRD Jatim, kata dia, terus mendorong verifikasi dan validasi ulang data agar tidak ada warga miskin kehilangan hak akibat persoalan administratif.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mutlak diperlukan untuk mencegah kekosongan perlindungan kesehatan. Struktur partai di tingkat bawah diharapkan aktif menyerap laporan masyarakat dan membantu proses pengawalan data.
Sosialisasi ini menjadi forum penyamaan persepsi antara struktur partai dan anggota legislatif, sekaligus penguatan soliditas kader menjelang agenda sosial dan politik ke depan. Melalui penguatan isu kebangsaan, kerukunan, serta perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, DPC PDI Perjuangan Kota Malang menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi masyarakat kecil ke dalam kebijakan publik.
( Ila)




