Kota Pasuruan, SuaraRakyat62.com – Potensi besar generasi muda di Kota Pasuruan dinilai belum dikelola secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sarasehan PDI Perjuangan Kota Pasuruan yang digelar pada Jumat (17/4/2026).
Forum diskusi tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap kondisi kepemudaan, ketenagakerjaan, hingga perkembangan ekonomi kreatif di Kota Pasuruan. Sejumlah kader partai, tokoh senior, dan kalangan pemuda hadir untuk memberikan pandangan serta rekomendasi kebijakan ke depan.
Dalam pembukaan forum, peserta menyoroti data dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025 yang menyebut pembangunan kepemudaan sebagai salah satu pilar strategis daerah. Pemerintah menyatakan telah mendorong peran pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi kepemudaan, serta dukungan kegiatan positif lintas sektor.
Namun di sisi lain, angka pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah serius. Dalam dokumen tersebut, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan ditetapkan sebesar 4,50 persen, namun realisasinya masih berada di angka 4,59 persen.
Meski angka tersebut sedikit lebih baik dibanding tahun 2024 yang tercatat 4,63 persen, capaian itu tetap dinilai belum memenuhi target pemerintah.
Para peserta sarasehan menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara program pemberdayaan pemuda dengan hasil konkret berupa penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah Kota Pasuruan juga mencatat Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2025 mencapai 70,22, melampaui target sebesar 57,00. Namun angka tersebut dipandang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Pasalnya, masih banyak generasi muda yang menghadapi kesulitan mencari pekerjaan, terbatasnya peluang usaha, hingga belum optimalnya dukungan modal dan pendampingan bisnis.
Dalam sektor pemberdayaan ekonomi, pemerintah mencatat terdapat 32 pemuda yang memiliki usaha mandiri dari total 1.183 pemuda yang dibina. Selain itu, tiga dari lima fasilitas penunjang ekonomi mandiri juga telah direalisasikan melalui pelatihan kewirausahaan, akses pemasaran, serta bantuan hibah kepada lembaga kepemudaan.
Meski demikian, capaian tersebut dianggap masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pemuda yang membutuhkan ruang usaha dan pekerjaan yang lebih luas.
Kegiatan sarasehan dihadiri jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, badan dan sayap partai, serta para tokoh senior partai. Acara dipandu oleh Tuji, selaku Wakil Sekretaris DPC.
Narasumber utama Moch. Agus Wahyudi, yang juga Wakil Ketua DPC Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, menjelaskan bahwa pemuda saat ini harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, pemuda Kota Pasuruan memiliki potensi besar di berbagai bidang, mulai dari kewirausahaan, teknologi, ekonomi kreatif, hingga olahraga. Namun potensi itu membutuhkan dukungan kebijakan yang nyata.
Sementara itu, Tatit Panji, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, menjelaskan bahwa sarasehan ini digelar sebagai forum untuk menyerap gagasan, kritik, serta solusi dari berbagai elemen masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi terbuka agar persoalan pemuda, pendidikan, ekonomi, dan lapangan kerja bisa dibahas bersama untuk melahirkan langkah konkret,” ujarnya.
Dari kalangan generasi muda, Galih Pandu, pemuda Kota Pasuruan sekaligus tim Media Center PDI Perjuangan, menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang tersedia.
Menurutnya, pemuda harus mulai diarahkan menjadi pencipta lapangan kerja melalui dunia usaha, UMKM, dan sektor kreatif. Galih sendiri dikenal sebagai pelaku usaha di bidang budidaya dan perdagangan ikan hias.
Sementara itu, Riyan, perwakilan pemuda lainnya, menyoroti tantangan generasi muda saat ini yang masih berkutat pada persoalan pendidikan, keterampilan, dan akses kerja.
Ia berharap pemerintah lebih serius menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri agar lulusan muda tidak terus menambah angka pengangguran.
Selain isu pengangguran, sarasehan juga menyoroti perkembangan ekonomi kreatif Kota Pasuruan yang dinilai masih lambat.
Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, pemerintah disebut baru mampu mengembangkan 4 subsektor, sedangkan 13 subsektor lainnya masih belum tergarap maksimal.
Lebih lanjut, dari 8 komponen ekosistem ekonomi kreatif, yang berjalan baru 1 komponen, yakni pemasaran. Sementara komponen penting lain seperti riset, pendanaan, infrastruktur, perlindungan karya, dan penguatan SDM dinilai belum optimal.
Peserta forum menilai, tanpa pembenahan serius, ekonomi kreatif hanya akan berhenti pada kegiatan pameran atau seremoni, bukan menjadi motor penggerak ekonomi baru.
Di akhir acara, seluruh peserta sepakat bahwa pengembangan pemuda harus diukur dari seberapa banyak generasi muda yang terserap kerja, mampu berwirausaha, dan memiliki masa depan yang jelas.
Sarasehan kemudian ditutup dengan penyusunan rekomendasi bersama yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah konkret, dilanjutkan sesi foto bersama.
Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa bonus demografi di Kota Pasuruan hanya akan menjadi kekuatan jika diiringi kebijakan yang berpihak pada pemuda. Jika tidak, tingginya potensi justru berisiko berubah menjadi beban sosial akibat pengangguran yang terus meningkat.
(Apin)
