Kota Pasuruan, SuaraRakyat62.com – Kajian&Opini
Penulis; Kajian PA GMNI Kota Pasuruan
Dalam hampir setiap diskusi mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelatihan selalu menjadi jawaban yang paling sering ditawarkan. Ketika omzet menurun, pelatihan menjadi solusi. Ketika daya saing dianggap lemah, pelatihan kembali dihadirkan. Bahkan ketika usaha sulit berkembang, pendekatan yang digunakan tetap sama, yakni meningkatkan kapasitas melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan.
Secara teoritis, pendekatan tersebut memang memiliki dasar yang kuat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Namun persoalannya, apakah rendahnya kinerja UMKM saat ini benar-benar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena tidak semua persoalan ekonomi dapat diselesaikan melalui pendekatan yang sama. Ketika diagnosis masalah keliru, maka solusi yang diberikan berpotensi tidak menyentuh akar persoalan.
Membaca Data UMKM Kota Pasuruan
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kota Pasuruan memiliki 32.125 unit usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.899 merupakan usaha mikro, 2.769 usaha kecil, 423 usaha menengah, dan 34 usaha besar.
Khusus sektor penyediaan makanan dan minuman, terdapat 6.128 unit usaha yang aktif beroperasi.
Data tersebut memberikan satu kesimpulan penting: masyarakat Kota Pasuruan memiliki tingkat kewirausahaan yang cukup tinggi. Mereka telah memiliki keberanian untuk membuka usaha, mengambil risiko ekonomi, serta bertahan dalam dinamika pasar yang tidak selalu mudah.
Dengan kata lain, mayoritas pelaku UMKM bukanlah kelompok yang sedang mencari motivasi untuk memulai usaha. Mereka sudah memulai. Mereka sudah berproduksi. Mereka sudah menjual barang dan jasa. Bahkan sebagian besar telah bertahan selama bertahun-tahun menghadapi tekanan ekonomi, perubahan daya beli masyarakat, hingga persaingan pasar yang semakin ketat.
Karena itu, asumsi bahwa persoalan utama UMKM adalah kurangnya kemampuan memulai usaha perlu dikaji ulang secara lebih kritis.
Permasalahan Nyata UMKM: Pasar, Modal, dan Skala Usaha
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, tantangan terbesar UMKM umumnya terletak pada tiga aspek utama.
Pertama, keterbatasan akses pasar.
Banyak UMKM mampu menghasilkan produk yang baik, namun mengalami kesulitan memperluas jangkauan pemasaran. Produk mereka hanya beredar di lingkungan lokal dan belum mampu menembus pasar yang lebih luas.
Kedua, keterbatasan akses pembiayaan.
Tidak sedikit pelaku usaha yang memiliki potensi berkembang tetapi terhambat oleh keterbatasan modal kerja maupun investasi. Akibatnya kapasitas produksi tidak dapat ditingkatkan meskipun permintaan pasar tersedia.
Ketiga, keterbatasan dalam pengembangan skala usaha.
Sebagian besar UMKM berada dalam posisi stagnan selama bertahun-tahun. Mereka mampu bertahan, tetapi sulit berkembang. Mereka dapat menghasilkan pendapatan harian, tetapi belum mampu melakukan ekspansi usaha yang signifikan.
Dalam konteks tersebut, pelatihan hanya menyentuh sebagian kecil dari persoalan yang ada. Sementara tantangan terbesar justru berada pada aspek ekosistem ekonomi yang menghubungkan UMKM dengan pasar, modal, teknologi, dan jaringan bisnis.
Kritik terhadap Pendekatan Berbasis Aktivitas
Salah satu kelemahan kebijakan pemberdayaan UMKM selama ini adalah kecenderungan mengukur keberhasilan berdasarkan aktivitas yang dilakukan, bukan perubahan yang dihasilkan.
Keberhasilan program sering kali dinilai dari jumlah pelatihan yang terselenggara, jumlah peserta yang hadir, atau jumlah sertifikat yang dibagikan.
Padahal indikator tersebut hanya menunjukkan output kegiatan, bukan outcome pembangunan ekonomi.
Dalam pendekatan kebijakan publik modern, keberhasilan program semestinya diukur melalui dampak yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan berapa kali pelatihan dilaksanakan, melainkan:
* Berapa UMKM yang berhasil meningkatkan omzet?
* Berapa usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil?
* Berapa usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah?
* Berapa tenaga kerja baru yang tercipta?
* Berapa UMKM yang berhasil masuk pasar modern dan digital?
* Berapa pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan produktif?
Indikator-indikator tersebut lebih relevan karena menunjukkan perubahan ekonomi yang sesungguhnya.
Menggeser Paradigma: Dari Pelatihan ke Pengembangan Pasar
Sudah saatnya kebijakan UMKM mengalami pergeseran paradigma.
Pelatihan tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen pemberdayaan. Fokus utama harus bergeser pada penciptaan permintaan dan perluasan pasar.
Pemerintah daerah dapat mengambil peran melalui berbagai strategi, seperti memperkuat kemitraan UMKM dengan industri besar, membuka akses pemasaran digital, mendorong penggunaan produk lokal dalam pengadaan pemerintah, membangun pusat distribusi produk UMKM, serta menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih mudah diakses.
Pendekatan ini lebih berorientasi pada hasil karena secara langsung menyentuh kebutuhan utama pelaku usaha, yakni meningkatnya penjualan dan berkembangnya usaha.
Pada akhirnya, UMKM tidak tumbuh karena banyaknya seminar yang diselenggarakan. UMKM tumbuh ketika produk mereka dibeli. UMKM berkembang ketika pasar semakin luas. UMKM naik kelas ketika omzet meningkat dan kapasitas usaha bertambah besar.
Kota Pasuruan sesungguhnya tidak kekurangan pelaku usaha. Kota ini juga tidak kekurangan program pelatihan. Yang masih diperlukan adalah keberanian untuk mengubah cara pandang dalam membangun ekonomi kerakyatan.
Pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan kegiatan. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan perubahan yang terukur.
- Karena rakyat tidak hidup dari sertifikat pelatihan.
- Rakyat hidup dari usaha yang berkembang.
- Rakyat hidup dari omzet yang meningkat.
- Dan rakyat hidup dari kesempatan ekonomi yang semakin terbuka.
Oleh karena itu, pertanyaan paling penting yang harus dijawab oleh setiap kebijakan UMKM bukan lagi “berapa banyak pelatihan yang telah dilaksanakan?”, melainkan “berapa banyak pelaku usaha yang berhasil naik kelas?”
Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi yang sesungguhnya.
Editor; Redaksi SuaraRakyat62
