Surabaya, SuaraRakyat62.com – Kemerdekaan dinilai belum sepenuhnya bermakna apabila masih ada anak-anak Indonesia yang harus mengubur cita-citanya hanya karena keterbatasan biaya pendidikan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno. Ia mendesak negara memperkuat intervensi di sektor pendidikan melalui subsidi yang tepat sasaran agar kemampuan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Pesan itu disampaikan Sri Untari seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pendidikan merupakan salah satu instrumen utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, negara harus memastikan anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
“Anak-anak kita banyak yang tidak bisa bayar karena PTN, ini perlu menjadi catatan. Subsidi pendidikan harus benar merata dan dirasakan bagi yang membutuhkan,” kata Untari.
Sri Untari menilai persoalan biaya pendidikan masih menjadi salah satu hambatan bagi anak-anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik, tetapi berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Situasi tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan. Sebab, apabila akses pendidikan hanya mudah dijangkau oleh masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, maka kesenjangan sosial berpotensi semakin lebar.
Negara, kata Untari, harus hadir melalui kebijakan subsidi dan berbagai skema dukungan pendidikan yang benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Prinsipnya, seorang anak tidak seharusnya kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya kuliah.
Selain subsidi pendidikan, Untari juga mendukung penguatan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok masyarakat yang selama ini berada di luar jangkauan pendidikan secara optimal.
“Sekolah Rakyat perlu mendapat dukungan. Anak-anak kita yang terpinggirkan dan tercecerkan sehingga bisa menikmati kesempatan bersekolah,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa memperluas akses pendidikan saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memastikan kualitas pendidikan terus ditingkatkan.
Menurutnya, anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang mampu membentuk kompetensi, keterampilan, dan daya saing sesuai kebutuhan masa depan.
“Selain memperluas akses pendidikan, yang perlu menjadi catatan kita adalah kualitas pendidikan itu juga,” katanya.
Peningkatan kualitas tersebut menjadi semakin penting karena dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi. Pendidikan harus mampu menjadi jembatan antara generasi muda dengan kebutuhan industri, dunia usaha, maupun peluang menciptakan lapangan kerja secara mandiri.
Persoalan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, Sri Untari juga menyoroti persoalan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Jawa Timur.
Ia menyebut masyarakat yang berada dalam kelompok desil bawah masih membutuhkan intervensi pemerintah agar dapat keluar dari kerentanan ekonomi.
“Jumlah desil 1-4 di Jawa Timur masih di 20,9 juta yang kita usaha masih terus berusaha untuk menyelesaikan,” jelasnya.
Menurut Untari, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah juga perlu membangun kemampuan ekonomi masyarakat agar mereka mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan usaha ultra mikro melalui akses pembiayaan dengan bunga rendah.
“Yang dibangun di Jatim itu mendorong ultra mikro, bunganya sangat kecil. Sehingga kita salah satunya melakukan suntikan modal untuk BUMD kredit,” pungkasnya.
Sri Untari menilai pendidikan dan pemberdayaan ekonomi merupakan dua agenda yang tidak dapat dipisahkan.
Pendidikan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, sementara penguatan ekonomi keluarga memastikan anak-anak tidak kehilangan kesempatan belajar akibat tekanan kebutuhan hidup.
Karena itu, momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi pengingat bahwa pekerjaan pembangunan belum selesai.
Kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus diwujudkan dalam bentuk kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.
Bagi Sri Untari, negara harus memastikan tidak ada anak yang gagal meraih masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin.
Sebab, ketika biaya pendidikan menjadi tembok bagi anak-anak miskin, maka negara dituntut hadir untuk merobohkan tembok tersebut bukan membiarkannya semakin tinggi.
(Suliani)
