MALANG, SuaraRakyat62.Com
Dugaan praktik nepotisme kembali mencoreng tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Malang. Kali ini sorotan tertuju ke Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo
Jabatan strategis Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diduga kuat langsung “dihadiahi” kepada anak kandung Kepala Desa Wonoagung, Rujianto Penunjukan instan tanpa seleksi terbuka ini membuat warga geger dan menuntut pembatalan.
Kepada suararakyat+62 tokoh masyarakat Dusun Wonokitri Bahron Efendi alias Mujai membeberkan kejanggalan proses pengangkatan tersebut.
“Secara aturan kan tidak diperbolehkan. Kalaupun ada mekanisme pemilihan, harus transparan, jangan asal tunjuk. Ini terkesan _moro-moro_ Ketua BPD diberi lembaran dan disuruh membaca bahwa pengangkatan Ketua BUMDes adalah anak petinggi itu,” ujar Mujai, Selasa (28/7/2026) siang.
Ia menduga ada tekanan terselubung dari oknum Kepala Desa kepada perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menyetujui keputusan sepihak tersebut.
Modus yang digunakan pun dinilai seperti sandiwara. Dalam forum pertemuan terbatas yang hanya dihadiri segelintir RT, RW dan BPD, pihak BPD hanya menanyakan secara mendadak siapa yang bersedia jadi Ketua BUMDes.
“Ya tidak mungkin ada yang berani menjawab dalam kondisi rapat seperti itu. Apalagi yang diundang terbatas. Ditanya sepintas begitu seolah-olah formalitas saja. Ini kan sangat janggal dan terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban prosedural,” tegasnya dengan nada kecewa.
Warga menilai penunjukan tanpa pembukaan pendaftaran umum ini sarat manipulasi dan bertentangan dengan prinsip transparansi pengelolaan aset desa.
Desak DPMD Turun Tangan
Atas kejadian ini, warga mendesak BPD Desa Wonoagung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang untuk segera meninjau ulang serta membatalkan keputusan tersebut.
Warga juga meminta dilakukan proses pemilihan ulang yang terbuka, akuntabel, dan bebas dari unsur nepotisme demi kemajuan dan kepercayaan publik terhadap BUMDes.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi suararakyat+62 kepada Kades Wonoagung Rujianto, Camat Tirtoyudo Nita Dwi Prasetyaningtyas, S.STP., M.AP., dan Ketua BPD Suwarno melalui WhatsApp belum mendapat jawaban. Pesan sudah centang dua namun ketiganya memilih bungkam.
Warga berharap kasus “Bonek BUMDes” ini menjadi perhatian serius pemerintah agar BUMDes tidak berubah menjadi “proyek keluarga” dan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.(Ila/tim)
