DELI SERDANG, Suararakyat62 – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mempercepat pembangunan daerah melalui inovasi pembiayaan dan penguatan regulasi pemerintahan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Bupati Anton Kawal Strategi Pembiayaan dan Revisi UU Pemda di Forum APKASI ke-26

 

Komitmen tersebut disampaikan saat Bupati Anton menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-26 di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

 

Dalam agenda nasional tersebut, para kepala daerah membahas dua isu strategis, yakni strategi pembiayaan alternatif pembangunan daerah serta uji publik masukan APKASI terhadap rancangan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Dalam pembahasan pembiayaan alternatif, Bupati Anton menilai pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan sumber pendanaan inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

 

Menurutnya, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi investasi daerah, serta pemanfaatan instrumen keuangan lainnya dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sementara ruang fiskal daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, pembiayaan alternatif menjadi salah satu kunci agar pembangunan infrastruktur strategis di Rokan Hulu tetap berjalan,” ujar Anton.

 

Selain itu, Bupati Anton juga menyoroti pentingnya revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 agar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten lebih proporsional.

 

Ia berharap revisi regulasi tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola potensi daerah, sumber daya alam, pelayanan publik, serta retribusi daerah.

 

“Kami di tingkat kabupaten merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sinkronisasi kewenangan harus diperjelas agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

 

Melalui forum APKASI ke-26 ini, Pemkab Rohul berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses revisi undang-undang, sehingga melahirkan regulasi yang lebih berpihak kepada kepentingan daerah dan masyarakat.

 

Turut mendampingi Bupati Anton dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si, Plt. Kepala DPMPTSP Munandar, SE, MM, Plt. Kadishub Minarli Ismail, SP, Kabag Adwil M. Franovandi, S.STP, Kabag Tapen Adi Irawan, S.STP, serta Kabid IKP Diskominfo Rohul Dr. Rudy Fadrial. (ES)