Morotai, SuaraRakyat62.com — Fraksi Gerindra menyoroti sikap Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Erwin Sutanto, yang dinilai tidak memahami mekanisme sidang Paripurna. Sorotan tersebut muncul usai Paripurna penyampaian hasil Reses ke-III Tahun 2025, Jumat (7/11/2025), yang sempat diwarnai ketegangan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Muhamad Rizky, berjalan kondusif hingga Erwin dari Fraksi PSI memaksa menyampaikan instruksi dari meja pimpinan. Namun, Ketua DPRD tidak memberikan ruang karena dinilai di luar mekanisme persidangan.
Ketua Fraksi Gerindra, Sukri Rauf, menegaskan langkah Ketua DPRD sudah sesuai aturan. Ia mengatakan bahwa seluruh fraksi sebelumnya telah sepakat jika penyampaian aspirasi reses disalurkan melalui juru bicara masing-masing dapil.
“Saya kira pimpinan mengambil langkah bukan berarti tidak memberi ruang. Sebelum Paripurna, semua fraksi sepakat aspirasi reses disampaikan lewat juru bicara masing-masing,” jelas Sukri saat di konfirmasi awakmedia SuaraRakyat62.com, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, instruksi yang disampaikan Erwin sudah keluar dari konteks Paripurna, termasuk soal dana partai dan APBD 2026 yang telah diserahkan secara administratif ke Pemerintah Daerah.
“Jadi menurut hemat saya, Wakil Ketua II terkesan tidak mengerti tata cara persidangan. Ruang Paripurna sudah ditutup, tapi beliau masih memaksakan berbicara,” tegasnya.
Sukri juga menilai PSI seharusnya menghormati kesepakatan antar-fraksi agar mekanisme Paripurna berjalan tertib.
Di sisi lain, Wakil Ketua II DPRD Erwin Sutanto menyatakan dirinya hanya ingin menyampaikan saran, bukan kritik atau komplain.
“Bukan komplain atau kritik. Saya hanya saran, karena saya juga punya hak berbicara. Tanya saja ke ketua,” singkatnya.
Rangkaian polemik ini menunjukkan pentingnya disiplin persidangan dan penghormatan pada tata tertib Paripurna agar agenda resmi dewan berjalan tertib tanpa konflik kepentingan. Masyarakat berharap DPRD Morotai tetap fokus pada penyampaian aspirasi dan kinerja legislatif, bukan saling adu argumentasi di ruang sidang.
(Irjan_Nyong)
