Indramayu, SuaraRakyat62.com – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mengingatkan seluruh wakil rakyat agar tidak melupakan masyarakat yang telah memberikan amanah melalui suara mereka di pemilu. Menurutnya, jabatan sebagai anggota dewan bukanlah kehormatan semata, melainkan tanggung jawab untuk terus hadir, mendengar, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin saat bersilaturahmi dan berdialog dengan masyarakat Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan itu, Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University tersebut menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan oleh rakyat.
“Banyak masyarakat yang berpesan, kalau nanti sudah menjadi anggota dewan, jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Dan itu yang ingin saya buktikan,” ujar Prof. Rokhmin, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, seorang wakil rakyat tidak boleh menjaga jarak dengan masyarakat setelah terpilih. Sebaliknya, mereka harus terus turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi, memahami persoalan yang dihadapi warga, sekaligus memperjuangkan solusi melalui kebijakan di tingkat nasional.
Prof. Rokhmin menegaskan bahwa tugas seorang legislator adalah “belanja masalah”, yakni hadir langsung melihat kondisi masyarakat, memahami kesulitan yang mereka hadapi, serta ikut merasakan suka dan duka bersama rakyat.
“Saya bersama keluarga senang bersilaturahmi dan berdialog langsung. Ketika terjadi El Nino, kekeringan, gagal panen, saya ingin hadir dan ikut merasakan perjuangan petani. Begitu juga saat panen raya, kebahagiaan itu harus kita rasakan bersama,” tuturnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, dan pangan, Prof. Rokhmin mengaku terus mengawal berbagai program pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani.
Salah satu program yang berhasil diperjuangkannya adalah bantuan benih gratis dari Kementerian Pertanian RI untuk sekitar 30.000 hektare lahan sawah di Kabupaten Indramayu. Program tersebut dinilai strategis mengingat Indramayu merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Indonesia dengan hasil panen yang mendekati satu juta ton per tahun.
Meski demikian, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa tingginya produksi belum tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan petani.
“Indramayu merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Tetapi tantangan kita adalah sebagian besar petaninya masih belum sejahtera,” tegas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).
Ia menilai pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah juga harus memastikan seluruh rantai usaha pertanian berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk yang mudah diperoleh, irigasi yang memadai, mekanisasi pertanian, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pengembangan industri pengolahan hasil panen, hingga kepastian harga jual yang menguntungkan petani.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak semestinya hanya diukur dari melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari meningkatnya pendapatan, daya beli, dan kesejahteraan keluarga petani.
“Wakil rakyat harus hadir bersama rakyat, bekerja untuk rakyat, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” pungkas Prof. Rokhmin.
Melalui pesan tersebut, Prof. Rokhmin berharap seluruh penyelenggara negara, khususnya para wakil rakyat, tetap menjaga kedekatan dengan masyarakat serta menjadikan aspirasi rakyat sebagai dasar utama dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan.
(Okctaviani Gesuri)
