Jakarta, SuaraRakyat62.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan dasar data yang digunakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.
Menurut Charles, angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama mengenai indikator dan metodologi yang digunakan untuk menarik kesimpulan tersebut. Ia menilai Susenas pada dasarnya bukan instrumen yang dirancang secara khusus untuk mengukur status gizi masyarakat.
“Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang khusus untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung,” kata Charles kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen khusus untuk mengukur kondisi gizi masyarakat, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kedua survei tersebut selama ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam memotret kondisi kesehatan dan gizi nasional.
Karena itu, ia menilai kebijakan perbaikan gizi nasional seharusnya mengacu pada data yang memang dirancang untuk mengukur status gizi secara langsung.
“Apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator dari survei-survei tersebut, bukan indikator yang tidak mengukur status gizi secara langsung,” tegasnya.
Charles mengingatkan bahwa kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada ketepatan data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat. Kalau diagnosisnya keliru, maka terapinya juga berpotensi keliru,” ujarnya.
Menurutnya, ketepatan indikator menjadi semakin penting mengingat pemerintah saat ini menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan anggaran sangat besar. Oleh sebab itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, melainkan harus dilihat dari perubahan nyata terhadap kondisi gizi masyarakat.
“Ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, hingga anemia yang terukur melalui SKI dan SSGI. Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi,” jelas Charles.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan secara tegas tujuan utama Program MBG kepada masyarakat. Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah program tersebut difokuskan untuk memperbaiki status gizi nasional atau hanya sebatas mendistribusikan makanan kepada peserta.
“Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah. Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah harus memiliki sasaran yang jelas dan indikator yang tepat,” pungkasnya.
Charles berharap penjelasan yang komprehensif dari Kementerian Kesehatan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan di bidang kesehatan dan gizi benar-benar disusun berdasarkan data yang akurat, sehingga program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
(Heru Gesuri)
