Surabaya, SuaraRakyat62.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengingatkan seluruh sekolah agar tidak membuat kebijakan yang mewajibkan orang tua siswa membeli seragam maupun perlengkapan sekolah tertentu yang berpotensi menambah beban ekonomi keluarga.
Deni menegaskan, setiap kebijakan yang diterapkan sekolah harus berpihak pada kepentingan peserta didik serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Terlebih, kondisi ekonomi sebagian keluarga dinilai masih menghadapi tekanan.
Menurutnya, sekolah negeri sebagai bagian dari penyelenggara layanan publik harus memastikan proses penerimaan peserta didik hingga awal tahun ajaran baru tidak diwarnai kebijakan yang memaksa orang tua mengeluarkan biaya di luar ketentuan.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat. Karena itu, sekolah harus memiliki empati dan tidak membuat kebijakan yang memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu hingga menimbulkan beban ekonomi. Jika ada hal-hal yang dirasa memberatkan, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Deni, Jumat (24/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Deni menyusul munculnya berbagai keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Sejumlah orang tua mengaku harus menyiapkan anggaran cukup besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak.
Deni menilai, momentum tahun ajaran baru seharusnya tidak menjadi alasan munculnya berbagai kewajiban yang justru membuat beban ekonomi keluarga semakin berat.
“Sekolah jangan menjadikan tahun ajaran baru sebagai momentum munculnya berbagai kewajiban yang membebani orang tua. Pendidikan harus menjadi ruang yang ramah bagi semua, bukan justru menghadirkan kecemasan karena biaya yang terus bertambah,” ujarnya.
Legislator yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut menegaskan, sekolah juga tidak boleh memberikan kesan seolah-olah orang tua wajib membeli seragam atau perlengkapan pendidikan dari penyedia tertentu.
Menurutnya, orang tua harus tetap memiliki keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Kebijakan sekolah, kata dia, harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.
“Jangan sampai ada kesan orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai persoalan seragam justru menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan,” tegas Deni, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur.
Deni juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan kebijakan sekolah yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan atau dinilai memberatkan orang tua siswa.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, ia memastikan setiap laporan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Deni, perlindungan terhadap hak peserta didik dan orang tua harus menjadi perhatian bersama. Sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menambah beban keluarga melalui kebijakan yang tidak perlu.
(Ani)
