MANDAILING NATAL, Suararakyat62- Persoalan hak normatif pekerja kembali menjadi sorotan. Pengurus FSBPI-KASBI Kabupaten Mandailing Natal mempertanyakan pembayaran kompensasi terhadap enam orang pekerja yang sebelumnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT.Madina Agro Lestari(MAL) Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
KASBI Mandailing Natal Pertanyakan Hak Buruh, Empat Pekerja Diduga Kehilangan Tiga Tahun Masa Kerja

Hal tersebut disampaikan Ediam­an Laoli, Sekretaris KASBI Mandailing Natal. Ia menjelaskan, dari enam pekerja tersebut, dua orang telah menerima kompensasi sesuai dengan perhitungan masa kerja dan hak pensiun.

Namun, nasib berbeda dialami empat pekerja lainnya. Mereka disebut mengalami PHK secara sepihak. Meskipun perusahaan telah melakukan pembayaran kompensasi, penghitungan masa kerja dinilai belum sesuai dengan masa kerja sebenarnya.

Menurut Ediam­an Laoli, persoalan terletak pada penghitungan masa kerja. Seharusnya, masa kerja para pekerja dihitung sejak tahun 2017. Namun, dalam pembayaran kompensasi, perusahaan disebut hanya menghitung sejak tahun 2021.

Akibatnya, sekitar tiga tahun masa kerja pekerja tidak masuk dalam perhitungan pembayaran hak kompensasi.

Ediam­an Laoli menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Sebab, masa kerja merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan besaran hak pekerja ketika terjadi PHK.

“Kalau dilihat sekilas, persoalan ini mungkin tampak kecil. Namun, sebenarnya sangat berat bagi pekerja. Ada tiga tahun masa kerja yang seharusnya diperhitungkan, tetapi justru tidak masuk dalam perhitungan kompensasi,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan dasar perusahaan dalam menentukan masa kerja yang hanya dihitung sejak 2021, sementara para pekerja disebut telah bekerja sejak 2017.

Menurutnya, perusahaan seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penghitungan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja.

Atas persoalan tersebut, Ediam­an Laoli meminta perusahaan melakukan evaluasi terhadap penghitungan kompensasi empat pekerja tersebut.

KASBI juga berharap instansi ketenagakerjaan terkait turun tangan memeriksa dokumen hubungan kerja, masa kerja, serta rincian pembayaran kompensasi.

Sebab, tiga tahun masa kerja bukan sekadar angka administrasi. Di balik angka tersebut terdapat keringat, tenaga, dan pengabdian pekerja yang harus dihargai.

KASBI Mandailing Natal menegaskan bahwa hak normatif buruh harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai pekerja kehilangan haknya hanya karena penghitungan masa kerja yang tidak sesuai. Kami berharap persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang adil,” demikian disampaikan Ediam­an Laoli.

(Alianus Gulo)