INDRAGIRI HULU,Suararakyat62 -Sebuah surat panggilan tersangka yang diterbitkan Polsek Pasir Penyu, Polres Indragiri Hulu, menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah bagian dalam administrasi surat tersebut dinilai memerlukan penjelasan lebih lanjut guna memastikan kesesuaian prosedur pemanggilan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Surat Panggilan Tersangka Polsek Pasir Penyu Dipertanyakan, Panit Reskrim Beri Klarifikasi

Surat bernomor SP. Gil/17/XI/2026/Reskrim tertanggal 17 November 2026 itu ditujukan kepada dua orang perempuan terkait perkara dugaan pengeroyokan yang disebut terjadi pada 3 Maret 2026 di kawasan Simpang Bajang, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam surat tersebut, kedua orang yang dipanggil diminta hadir pada Rabu, 18 November 2026, pukul 13.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu untuk keperluan pelimpahan tersangka dan barang bukti.

Namun, setelah mencermati dokumen tersebut, ditemukan sejumlah hal yang memunculkan pertanyaan terkait administrasi dan mekanisme pemanggilan.

Pertama, pada bagian judul surat secara jelas tertulis “Surat Panggilan Tersangka”. Akan tetapi, pada bagian pertimbangan justru tercantum keterangan bahwa pemanggilan dilakukan untuk mendengarkan keterangan seseorang sebagai saksi.

Perbedaan pencantuman tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi administrasi surat, khususnya terkait status hukum kedua orang yang dipanggil.

Menanggapi hal itu, Panit Reskrim Polsek Pasir Penyu, IPDA Ashari Antoni, S.Kom., menjelaskan bahwa pencantuman keterangan pemanggilan untuk mendengarkan keterangan sebagai saksi pada bagian pertimbangan merupakan format lama yang masih digunakan.

Ia juga menjelaskan bahwa kedua pihak ditetapkan sebagai tersangka karena adanya laporan yang saling berhadapan atau saling lapor. Menurutnya, penetapan tersebut berkaitan dengan keinginan pihak pelapor agar perkara yang dilaporkan dapat berlanjut hingga proses persidangan di pengadilan.

Kedua, pada halaman kedua surat terdapat pernyataan bahwa surat panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan atau keluarga pada Selasa, 17 November 2026.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Wartawan Suararakyat62, dokumen tersebut disampaikan dalam bentuk PDF melalui aplikasi WhatsApp, bukan melalui penyerahan langsung.

Selain itu, kolom tanda tangan penerima pada lembar tanda terima terlihat kosong, sementara kolom petugas yang menyerahkan telah dibubuhi tanda tangan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses penerimaan surat didokumentasikan dan bagaimana kepastian bahwa surat benar-benar telah diterima oleh pihak yang dituju.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pengiriman dokumen dilakukan oleh anggota Polri yang menurut informasi bukan penyidik yang namanya tercantum dalam surat.

Hal ini perlu mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme penugasan, kewenangan penyampaian, serta pertanggungjawaban administrasi pemanggilan tersebut.

Ketiga, dalam surat tersebut juga dicantumkan peringatan mengenai ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pencantuman ketentuan tersebut perlu diklarifikasi, terutama mengenai relevansinya dengan status pihak yang dipanggil sebagai tersangka, sementara ketentuan yang dicantumkan berkaitan dengan kewajiban kehadiran saksi, ahli, atau juru bahasa.

Keempat, surat panggilan diterbitkan pada 17 November 2026, sementara jadwal kehadiran ditentukan pada 18 November 2026 atau hanya berselang satu hari.

Aspek ini juga perlu dijelaskan dari sisi pemenuhan ketentuan hukum acara pidana mengenai tata cara dan tenggang waktu pemanggilan yang patut.

Tidak hanya itu, pencantuman dasar hukum Pasal 278 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP serta penjadwalan kegiatan di Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu turut menjadi bagian yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Sejumlah persoalan tersebut dinilai penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum pihak yang dipanggil, prosedur penyampaian surat, serta kesesuaian administrasi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Media ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Polsek Pasir Penyu, khususnya mengenai mekanisme pengiriman surat melalui WhatsApp, kekosongan tanda tangan penerima, pencantuman ketentuan pasal, serta alasan penjadwalan pemanggilan yang hanya berselang satu hari dari tanggal penerbitan surat.

Tak sampai disana, Media ini juga akan mengkomfirmasi pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu terkait agenda pelimpahan tersangka dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat tersebut.

Suararakyat62 akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini dan memuat tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait.(Afrina)