INDRAGIRI HULU,  Suararakyat+62-Pengungkapan dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Satreskrim Polres Indragiri Hulu (Inhu) di kawasan Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, menyisakan sejumlah pertanyaan terkait pengawasan distribusi BBM.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Mobil Tangki Elnusa Petrofin Diamankan dalam Kasus Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di Inhu, Bagaimana Pengawasannya?

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan lima orang dan menyita sekitar 1.000 liter BBM, terdiri dari 800 liter Bio Solar dan 200 liter Pertalite.

Namun, perhatian publik juga tertuju pada satu unit mobil tangki bernomor polisi B 9096 SFV yang dalam sejumlah pemberitaan disebut sebagai kendaraan milik PT Elnusa Petrofin. Kendaraan tersebut turut diamankan bersama satu unit mobil Colt Diesel bernomor polisi BM 8061 AH.

Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan praktik penyalahgunaan tersebut berkaitan dengan pemindahan BBM dari mobil tangki ke dalam jeriken untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga lebih tinggi.

Selain BBM dan kendaraan, polisi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp2.520.000, empat unit telepon genggam, satu buah obeng, serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan BBM.

Keberadaan mobil tangki yang disebut milik perusahaan pengangkut BBM tersebut tentu menjadi bagian penting yang perlu didalami. Sebab, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kendaraan pengangkut, kesesuaian muatan dengan dokumen pengiriman, serta prosedur pengamanan BBM selama proses distribusi.

Sejumlah pertanyaan pun patut diajukan: Siapa yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut? Apakah muatan BBM sesuai dengan dokumen pengiriman? Bagaimana dugaan pemindahan BBM ke dalam jeriken bisa terjadi? Dan apakah sistem pengawasan distribusi telah berjalan sebagaimana mestinya?

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan atau klarifikasi dari pihak PT Elnusa Petrofin mengenai status kendaraan maupun dugaan peristiwa tersebut. Karena itu, keterlibatan perusahaan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan keberadaan kendaraannya di lokasi.

Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, serta peran masing-masing orang yang diamankan.

Kasus ini menjadi perhatian karena BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Pengawasan distribusinya tidak boleh hanya berhenti pada penindakan di lapangan, tetapi juga harus mampu mengungkap apabila terdapat celah penyimpangan dalam rantai distribusi.

Publik kini menantikan pengusutan yang transparan dan menyeluruh, termasuk penjelasan dari pihak-pihak terkait.

(Afrina)