Kota Pasuruan, SuaraRakyat62.com — Ketua DPP LSM Gajah Mada, Misbakhul Munir, melontarkan kritik tajam terhadap penyelenggaraan sebuah kejuaraan yang menuai sorotan publik. Ia menilai klarifikasi yang disampaikan pihak penyelenggara belum menyentuh persoalan utama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kegiatan. Rabu, (8/10/2025).
Menurutnya, klarifikasi tersebut hanyalah langkah awal yang belum mampu menjawab pertanyaan publik mengenai ke mana aliran dana kejuaraan sebenarnya digunakan.
“Klarifikasi ini memang langkah awal, tapi belum cukup. Kami butuh bukti nyata, bukan sekadar pernyataan. Dana kejuaraan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas Misbakhul Munir.
Ia menegaskan bahwa laporan keuangan secara rinci dari pihak Event Organizer (EO) merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Laporan tersebut, katanya, harus memuat detail pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan dana hingga ke setiap pos anggaran.
“Jangan ada yang ditutupi. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami siap membawa kasus ini ke ranah hukum,” ujarnya tegas.
Selain soal laporan keuangan, LSM Gajah Mada juga menyoroti besaran biaya pendaftaran peserta yang dinilai tidak wajar. Misbakhul mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang di balik penetapan biaya tersebut.
“Biaya pendaftaran adalah hal sensitif. Jangan sampai kejuaraan ini malah jadi ladang mencari keuntungan bagi segelintir pihak,” imbuhnya.
Ia juga mendorong penyelenggara agar lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan sponsor atau memanfaatkan dana CSR perusahaan, agar beban biaya tidak ditimpakan sepenuhnya kepada peserta.
“Sudah saatnya kita berpikir lebih profesional. Jangan hanya bergantung pada uang peserta. Banyak cara untuk membiayai event tanpa membebani masyarakat,” kata Misbakhul.
Misbakhul menegaskan, pihaknya akan terus mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan kejuaraan hingga seluruh aspek transparansi dan akuntabilitas benar-benar ditegakkan.
“Kami tidak ingin kejuaraan ini hanya jadi ajang seremonial tanpa pertanggungjawaban. Ini momentum memperbaiki tata kelola event olahraga agar lebih profesional, terbuka, dan berintegritas,” tutupnya.
Penulis; Habil
