PASURUAN, SuaraRakyat62.com

Pemindahan sejumlah barang bongkaran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang diduga merupakan Barang Milik Daerah (BMD) dari gudang Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan menjadi sorotan serius Cakra Berdaulat. Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai keberadaan aset, mekanisme pemindahan, hingga pertanggungjawaban administrasi kekayaan milik pemerintah daerah.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Kepala Dishub Kota Pasuruan, Herman, mengakui bahwa banyak barang dilaporkan hilang dan persoalan tersebut telah disampaikan kepada bagian aset. Pengakuan itu justru memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai sistem pengamanan, pengawasan, serta pencatatan inventaris barang milik daerah di lingkungan Dishub.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah barang bongkaran PJU yang sebelumnya tersimpan di gudang Dishub diketahui telah dipindahkan ke lokasi lain. Keberadaan barang tersebut kemudian diketahui Imam selaku Ketua Cakra Berdaulat pada 9 November 2026, yang disebut berada di wilayah Dusun Krapyak Rejo, Kota Pasuruan.

Dalam rekaman komunikasi yang diterima redaksi, Rudi mengaku mengambil barang-barang tersebut dari gudang Dishub sekitar satu minggu sebelumnya. Dalam percakapan itu, Rudi juga menyampaikan kalimat berbahasa Jawa, “Aku iki anak buahe Pak Nur,” yang berarti dirinya merupakan anak buah Pak Nur.
Lebih lanjut, Rudi menyebut dirinya kemudian dihubungi Pak Nur setelah muncul informasi bahwa keberadaan barang tersebut telah diketahui pihak Dishub. Menurut keterangannya, barang-barang itu selanjutnya hendak diambil.
Keterangan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan siapa yang mengetahui, memberikan instruksi, maupun memiliki kewenangan dalam proses pemindahan barang. Termasuk apakah proses tersebut telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang dan dilengkapi administrasi resmi.
Di sisi lain, Kepala Dishub Kota Pasuruan, Herman, melalui rekaman komunikasi yang diterima redaksi melalui Imam, memberikan penjelasan mengenai alasan pemindahan barang-barang tersebut.
Herman menyampaikan bahwa pemindahan dilakukan karena banyak barang yang hilang. Ia juga mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada bagian aset.
“Karena banyak yang hilang, dan itu pun saya sudah lapor sama aset,” ujar Herman.
Dalam komunikasi lainnya, Herman juga terdengar menyampaikan kalimat, “Ojok ngesro lo.” Pernyataan tersebut perlu ditempatkan sesuai konteks percakapan secara utuh agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
Pengakuan Herman mengenai banyaknya barang yang hilang justru membuka persoalan yang membutuhkan penjelasan secara transparan. Berapa jumlah barang yang hilang? Sejak kapan kehilangan diketahui? Apakah sudah dibuat laporan resmi? Lalu, bagaimana tindak lanjut bagian pengelola aset terhadap laporan tersebut?
Menanggapi persoalan tersebut, Imam selaku Ketua Cakra Berdaulat menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan penjelasan lisan tanpa disertai bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Persoalan aset PJU ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kami mempertanyakan bagaimana barang-barang bongkaran yang merupakan aset daerah bisa berpindah lokasi, sementara Kepala Dishub sendiri mengakui banyak barang hilang dan mengaku telah melaporkannya kepada bagian aset,” tegas Imam.
Menurutnya, apabila pemindahan dilakukan dengan alasan pengamanan, maka harus ada kejelasan mengenai dasar pemindahan, daftar inventaris, berita acara, dokumentasi, serta pihak yang bertanggung jawab atas penguasaan dan penyimpanan barang tersebut.
“Kalau memang pemindahan dilakukan untuk pengamanan, tunjukkan dasar administrasinya. Mana daftar inventaris barang, berita acara pemindahan, dokumentasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanannya? Jangan sampai alasan pengamanan justru menyisakan persoalan baru akibat tidak jelasnya keberadaan dan pertanggungjawaban aset,” ujarnya.
Imam menegaskan, Cakra Berdaulat tidak sedang menuduh pihak tertentu melakukan penyimpangan. Namun, pihaknya meminta seluruh persoalan dibuka secara transparan dan diuji berdasarkan dokumen serta fakta di lapangan.
“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Tetapi, kami meminta persoalan ini dibuka secara terang dan diuji berdasarkan dokumen, bukan sekadar pernyataan lisan. Aset daerah adalah kekayaan publik, bukan milik pribadi pejabat ataupun kelompok tertentu. Karena itu, setiap barang harus jelas asal-usulnya, jumlahnya, keberadaannya, serta siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mendesak Wali Kota Pasuruan, Inspektorat, serta pengelola aset daerah agar segera melakukan pemeriksaan fisik dan pencocokan data inventaris.
“Jangan hanya menjelaskan bahwa barang sudah dilaporkan hilang. Publik juga berhak mengetahui bukti laporannya, tindak lanjutnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi aset daerah adalah kewajiban, bukan pilihan,” imbuh Imam.
Tidak hanya berhenti pada keterangan pihak Dishub, Imam kemudian melakukan konfirmasi kepada Uung, bagian yang membidangi persoalan aset di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan, guna memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penghapusan aset milik daerah.
Melalui pesan WhatsApp, Uung menjelaskan bahwa proses penghapusan aset harus melalui tahapan administrasi dan penilaian terlebih dahulu.
“Waalaikumsalam wr.wb, untuk penghapusan aset, masing-masing OPD akan berkirim surat ke DPUPR untuk dilakukan penilaian asetnya. Hasil penilaian tersebut akan disampaikan ke OPD bersangkutan serta tembusan ke BPKA. Selanjutnya BPKA yang memproses penghapusan/lelang asetnya,” jelas Uung.
Lebih lanjut, Uung menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan pengecekan terkait permohonan tersebut.
“Dan saya tadi sudah cek, Mas, tapi belum ada surat masuk terkait permohonan dimaksud,” jawabnya.
Keterangan Uung ini menjadi informasi penting dalam menelusuri mekanisme administrasi aset yang dipersoalkan. Sebab, apabila barang-barang tersebut memang akan diusulkan untuk penghapusan atau pelelangan, terdapat tahapan penilaian dan proses administrasi yang harus dilalui sesuai mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah.
Meski demikian, belum adanya surat permohonan penilaian di Dinas PUPR tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Perlu dipastikan apakah barang tersebut memang telah diusulkan untuk dihapuskan, atau pemindahannya semata-mata merupakan tindakan pengamanan sementara.
Namun, keterangan tersebut memunculkan pertanyaan yang patut dijawab Dishub: jika pemindahan berkaitan dengan rencana penghapusan aset, sudah sejauh mana proses administrasinya? Sebaliknya, jika hanya untuk pengamanan, siapa yang memberikan persetujuan dan bagaimana pencatatan lokasi penyimpanannya?
Secara regulasi, pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur melalui sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya:
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat peraturan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 43 dan Pasal 44, terkait pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah.
3. PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024<span;>, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan aset daerah harus dapat ditelusuri melalui penatausahaan, pengamanan, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang sesuai prosedur.
Setidaknya terdapat sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait:
Berapa jumlah dan jenis barang bongkaran PJU yang sebelumnya tersimpan di gudang Dishub?
Barang apa saja yang dinyatakan hilang?
Kapan kehilangan diketahui dan kepada siapa laporan resmi disampaikan?
Siapa yang memerintahkan atau menyetujui pemindahan barang?
Apakah pemindahan dilengkapi berita acara dan pencatatan inventaris?
Di mana seluruh barang tersebut kini disimpan dan siapa yang bertanggung jawab atas pengamanannya?
Apakah pengelola aset Pemkot Pasuruan telah melakukan pemeriksaan fisik dan pencocokan data inventaris?
Cakra Berdaulat menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada alasan pengamanan semata. Pemerintah Kota Pasuruan perlu memastikan seluruh barang bongkaran PJU memiliki kejelasan status, keberadaan, serta administrasi pertanggungjawabannya.
Jangan sampai langkah yang disebut sebagai upaya pengamanan justru menyisakan persoalan baru akibat tidak jelasnya alur pemindahan, pencatatan, dan pengawasan aset.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai pemindahan dan kehilangan barang tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Belum terdapat dasar untuk menyimpulkan adanya penyalahgunaan atau penghilangan aset oleh pihak tertentu.
Redaksi SuaraRakyat62.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Dishub Herman, Pak Nur, Rudi, Imam, serta pengelola aset Pemerintah Kota Pasuruan demi terpenuhinya prinsip keberimbangan pemberitaan.
Sebab, aset daerah bukan milik pribadi pejabat maupun kelompok tertentu. Aset tersebut merupakan kekayaan publik yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya wajib dilakukan secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
AIU /Redaksi SuaraRakyat62.com




