TRENGGALEK, Suararakyat62.com – Angka itu tidak kecil. Rp17 miliar. Itulah lubang yang masih menganga dalam rencana Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kabupaten Trenggalek tahun 2027.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Target PAD Trenggalek 2027 Bolong 17 M, DPRD Dipaksa Putar Otak Cari Duit Baru

Di atas kertas, RPJMD sudah menetapkan target PAD sebesar Rp400 miliar. Sebuah angka yang ambisius, yang seharusnya menjadi cermin kemandirian fiskal daerah. Tapi begitu dibuka satu per satu, angka itu langsung menyusut,Jumat(6/11/2026).

Sekitar Rp37 miliar harus dialihkan ke rekening lain karena komponen BPJS. Maka target yang benar-benar bisa dihitung tinggal Rp363 miliar. Dan yang lebih pahit, proyeksi PAD yang diajukan pemerintah daerah dalam rancangan APBD 2027 baru sampai di angka Rp346 miliar.

Artinya, masih ada selisih Rp17 miliar yang belum jelas dari mana akan didapat. Padahal APBD 2027 sebentar lagi harus diketok.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, tidak menutup-nutupi kondisi ini. Usai pembahasan Badan Anggaran pada Jumat, 6 November 2026, ia menegaskan bahwa DPRD sedang berupaya keras membuat angka PAD presisi sesuai RPJMD.

“Yang sekarang ada itu Rp346 miliar, sehingga kita harus meningkatkan PAD sekitar Rp17 miliar. Jadi, kita berupaya membuatnya presisi sesuai dengan RPJMD,” kata Doding.

Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi di baliknya ada pekerjaan rumah besar. Bagaimana menutup Rp17 miliar tanpa membebani rakyat dengan pungutan baru yang mencekik, tanpa menjual aset secara ugal-ugalan, dan tanpa mengarang target yang hanya indah di atas kertas tapi jebol di lapangan.

Banggar DPRD kini mulai menyisir semua lini. Tidak hanya pajak yang selama ini jadi tulang punggung. DPRD mulai melirik potensi lain yang selama ini tidur, tidak digarap serius, atau bocor di tengah jalan.

Dua sektor yang paling disorot adalah pariwisata dan pemanfaatan aset daerah.

Pariwisata Trenggalek sebenarnya adalah emas yang belum digali maksimal. Pantai Prigi, Pantai Pasir Putih Karanggongso, Gua Lowo, dan puluhan destinasi lain adalah magnet yang tidak dimiliki semua daerah. Tapi ironisnya, target pendapatan dari sektor pariwisata pada 2027 hanya dipatok sekitar Rp9,4 miliar. Kecil, jika dibandingkan dengan potensi alamnya yang luar biasa.

Lebih ironis lagi, di saat target dituntut naik, sejumlah destinasi wisata justru direncanakan akan dibangun pada tahun yang sama. Pembangunan itu penting, tapi juga berisiko. Jika pembangunan berjalan lama, kunjungan wisatawan bisa anjlok, dan PAD pun ikut anjlok.

Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah Pantai Pasir Putih Karanggongso. Proyek pembangunannya diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan. Enam bulan tanpa kunjungan maksimal, sama dengan enam bulan potensi PAD hilang.

Doding pun meminta Dinas Pariwisata untuk tidak sekadar membuat target asal jadi. Ia meminta hitungan yang detail, jujur, dan masuk akal.

“Ketika tempat wisata nanti kita bangun, itu akan mengurangi kunjungan atau tidak, suruh nanti kita detailkan perhitungannya. Alternatif solusi dan strategi-strategi agar tingkat kunjungannya tidak menurun juga harus disiapkan,” tegas Doding.

Ini adalah teguran yang tajam. DPRD tidak mau lagi ada proyek pembangunan yang justru mematikan pendapatan. Pembangunan harus menaikkan PAD, bukan menjadi alasan PAD turun.

Dalam pembahasan Banggar, muncul opsi yang cukup menarik. DPRD mendorong agar kawasan Pantai Prigi diperbanyak agenda kegiatan atau event untuk menarik wisatawan. Mulai dari pertunjukan musik, festival budaya, hingga balap perahu yang selama ini punya daya tarik tersendiri.

Logikanya sederhana. Jika satu destinasi sedang dibangun, destinasi lain harus dibuat lebih hidup. Jika Pantai Karanggongso tutup sementara, maka Prigi harus menjadi panggung utama. Jangan sampai wisatawan lari ke Tulungagung atau Pacitan hanya karena Trenggalek tidak punya tontonan.

Tapi event saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah manajemen yang profesional. Selama ini banyak event digelar hanya sebagai seremonial, habis anggaran, tapi tidak meninggalkan dampak ekonomi yang terukur. Tiket tidak jelas, parkir bocor, retribusi tidak maksimal, UMKM hanya jadi penonton.

Jika DPRD benar-benar serius menutup Rp17 miliar, maka sektor pariwisata harus dibenahi dari hulu ke hilir. Dari sistem tiket yang transparan, parkir yang tertib, kebersihan, promosi digital, hingga keterlibatan UMKM lokal yang benar-benar merasakan dampaknya.

Jangan sampai wisatawan datang berbondong-bondong, tapi PAD tetap bocor karena pengelolaannya masih manual dan tidak transparan.

Selain pariwisata, DPRD juga menyoroti pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Selama ini banyak aset daerah yang dibiarkan mangkrak, tidak produktif, bahkan tidak jelas statusnya.

Padahal aset itu bisa disewakan, dikerjasamakan, atau dimanfaatkan melalui skema yang legal dan menguntungkan daerah. Gedung yang kosong, tanah yang tidak terpakai, fasilitas yang jarang digunakan, semua itu sebenarnya bisa menjadi sumber PAD baru jika dikelola dengan benar dan tidak dikuasai segelintir orang.

Inilah yang harus digali secara tajam. Berapa aset yang dimiliki Trenggalek. Berapa yang sudah produktif. Berapa yang masih tidur. Dan berapa yang selama ini disewakan di bawah harga pasar atau bahkan gratis tanpa kontribusi ke kas daerah.

Jika audit aset ini dilakukan secara terbuka, bukan tidak mungkin Rp17 miliar itu bisa tertutup hanya dari optimalisasi aset, tanpa harus menaikkan pajak rakyat.

Yang paling dikhawatirkan publik adalah, kekurangan Rp17 miliar ini nantinya justru ditutup dengan cara paling mudah, yaitu menaikkan pajak dan retribusi yang membebani rakyat kecil.

Padahal kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok naik, gas sulit, lapangan kerja terbatas, dan transfer dari pusat ke daerah juga berkurang. Di tengah kondisi seperti itu, menaikkan beban rakyat adalah langkah yang tidak bijak dan tidak sensitif.

DPRD harus memastikan, penambahan PAD Rp17 miliar ini tidak diambil dari kantong rakyat kecil, pedagang pasar, pelaku UMKM, dan petani yang sudah susah. PAD harus naik dari sektor yang memang potensial, dari wisatawan yang datang, dari aset yang selama ini tidak produktif, dari efisiensi, dan dari kebocoran yang ditutup.

Inilah ujian sesungguhnya bagi Banggar DPRD Trenggalek. Apakah mereka berani membongkar kebocoran dan mengoptimalkan potensi yang ada, atau hanya sekadar menggeser angka di atas kertas agar terlihat presisi.

Perlu diingat, APBD 2027 bukan sekadar dokumen anggaran. Di dalamnya ada nasib pembangunan jalan desa, nasib pendidikan, nasib kesehatan, nasib petani, dan nasib ribuan keluarga di Trenggalek.

Jika PAD tidak tercapai, maka pembangunan akan tersendat. Program yang sudah dijanjikan bisa tertunda. Dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat di bawah.

Karena itu, pembahasan Banggar ini tidak boleh hanya jadi rutinitas tahunan yang formalitas. Harus ada terobosan yang nyata, hitungan yang jujur, dan pengawasan yang ketat.

DPRD sudah membuka pintu dengan menggali potensi baru. Kini publik menunggu, apakah janji untuk membuat PAD presisi sesuai RPJMD itu benar-benar diwujudkan dengan kerja nyata, atau hanya berhenti di ruang rapat.

Satu hal yang pasti, Rp17 miliar itu bukan angka kecil. Itu adalah ujian integritas dan kemampuan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengelola Trenggalek.

Jika Rp17 miliar saja tidak bisa dicari dengan cara yang cerdas dan bersih, bagaimana Trenggalek bisa bermimpi menjadi daerah yang mandiri dan maju.

Masyarakat Trenggalek kini menanti. Bukan janji, tapi bukti.(***)