Scroll Untuk Lanjut Membaca
Komisi IV DPRD Trenggalek Kebut Perda Kearsipan, Setiap OPD Wajib Punya Arsiparis*

TRENGGALEK Suararakyat62.com

Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek bergerak cepat untuk menginisiasi keberadaan arsiparis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya dengan membuat payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Salah satunya dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Trenggalek di Graha Paripurna DPRD setempat, Kamis (19/11/2026).

“Hari ini kita menyelenggarakan FGD terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Ini dipandang perlu karena Perda Nomor 2 Tahun 2018 tidak bisa dilaksanakan,” kata Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek.

Sukarodin menyebut, Perda Nomor 2 Tahun 2018 sebagai penjabaran UU Nomor 3 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Namun, sebagai tindak lanjut dari Perda, Perbupnya diberi tenggang waktu 6 bulan masih perlu dipertanyakan keberadaannya.

Selain itu, sudah banyak aturan yang lebih tinggi yang harus disesuaikan, di antaranya Permendagri Nomor 83 Tahun 2022, Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, serta Permen Komunikasi Nomor 6 Tahun 2025.

“Nah, tentu saja kita harus mengambil sikap dengan membuat Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan,” ujarnya.

“Padahal diamanatkan oleh Menpan bahwa satu OPD harus ada satu arsiparis. Itu nanti akan kita tuangkan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan,” ungkapnya.

Terkait progres Raperda tersebut, lanjut dia, pihaknya telah selesai menyusun naskah akademik (NA) dan langsung menggelar FGD. Di mana pihaknya meminta masukan kepada OPD, mulai dari tingkat camat, dan kelurahan.

“Kita akan bergerak cepat untuk segera merampungkan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Ya sedang berproses lah!” tandasnya.

“Kalau arsipnya tertib tentu saja akan melancarkan dan memudahkan dalam bekerja,” pungkas orang nomor satu DPC PKB Trenggalek itu.

Wardoyo