Seoul, SuaraRakyat62.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri forum MIKTA Speakers’ Consultation ke-11 tahun 2025 yang digelar di Seoul, Korea Selatan. Dalam pertemuan internasional itu, Puan menegaskan pentingnya kolaborasi antarparlemen dalam menciptakan perdamaian dunia dan memastikan bantuan kemanusiaan berjalan secara adil dan netral.
MIKTA merupakan forum negara-negara berkekuatan menengah yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum konsultasi ketua parlemen ini dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea, H.E. Woo Won-shik.
Pada sesi pertama, Puan menyampaikan pandangannya terkait ketegangan global dan meningkatnya kompetisi antarnegara besar. Ia menilai kondisi dunia yang penuh konflik menuntut tindakan nyata dan bukan hanya pernyataan sikap.
“Persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat, penggunaan kekuatan menjadi hal normal, dan ruang untuk menahan diri semakin rapuh,” ujar Puan.
Dia menyinggung konflik kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan berbagai wilayah lain yang dinilainya membutuhkan langkah cepat dan konkret.
“Konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, bukan lagi isu pinggiran, tetapi masalah utama yang menuntut penyelesaian,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan juga menyampaikan bahwa parlemen bukan hanya pengamat dalam proses pembangunan perdamaian. Melalui legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan, parlemen menurutnya menjadi aktor yang menentukan keberlanjutan proses perdamaian.
“Parlemen mengubah komitmen menjadi kebijakan, anggaran, dan pengawasan. Tugas kita adalah memastikan sumber daya benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Ia menekankan proses perdamaian harus inklusif dan melibatkan komunitas lokal, perempuan, serta pemuda untuk mengurangi risiko konflik berulang. Puan juga menyoroti pentingnya penganggaran jangka panjang dan sistem pendanaan yang kuat sebagai investasi ketahanan negara.
“Upaya-upaya ini harus berlandaskan penghormatan terhadap hukum internasional dan sistem multilateral, dengan PBB sebagai pilar utama,” sambungnya.
Puan mengingatkan pentingnya bantuan kemanusiaan yang netral, tidak dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, maupun militer. Bantuan harus diberikan berdasarkan penilaian independen dan kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
“Parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita mengadvokasi akses tanpa hambatan dan distribusi yang tidak diskriminatif,” ujarnya.
Dengan pesan perdamaian yang kuat, Puan mendorong setiap negara anggota MIKTA memperkuat kerja sama dan memastikan diplomasi tidak berhenti pada wacana. Melalui tindakan nyata, regulasi, dan pengawasan yang transparan, ia berharap kontribusi parlemen dapat benar-benar dirasakan masyarakat dunia yang masih berada dalam bayang-bayang konflik kemanusiaan.
(Goek/PDI Perjuangan)
