Trenggalek, SuaraRakyat62.com – Aksi damai ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, akhirnya mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono. Bersama Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, legislator dari Fraksi PDIP tersebut langsung turun ke sekolah untuk menemui para siswa, Selasa (26/8/2025).
Dalam pertemuan itu, Deni duduk bersila bersama siswa di halaman sekolah dan mendengarkan aspirasi mereka satu per satu. Para pelajar mengaku keberatan dengan berbagai pungutan, mulai dari iuran Rp65 ribu per bulan, Rp500 ribu setiap tiga tahun, hingga kewajiban sedekah saat pengambilan rapor. Mereka menilai beban itu terlalu berat dan tidak jelas penggunaannya.
“Kami hanya ingin transparansi. Kalau ada iuran, harus jelas dan dikomunikasikan dengan wali murid,” ungkap salah satu siswa.
Menanggapi keluhan tersebut, Deni menegaskan bahwa iuran wajib di SMA/SMK sebenarnya tidak diperbolehkan. Menurutnya, sekolah hanya bisa menerima sumbangan sukarela yang dilakukan melalui mekanisme resmi, dengan proposal yang jelas serta laporan pertanggungjawaban yang terbuka.
“Kami akan runtut dulu tuntutan siswa, lalu mencari solusi terbaik agar hak belajar mereka tidak terganggu,” kata Deni.
Deni menambahkan, kehadirannya merupakan respon cepat setelah video aksi siswa SMAN 1 Kampak viral di media sosial. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Timur, hingga menyampaikan langsung kepada Gubernur bila diperlukan.
Sebelumnya, sekitar 300 siswa menggelar aksi damai sejak pagi dengan membawa poster berisi kritik terkait dugaan pungutan sekolah. Mereka melayangkan 10 tuntutan, di antaranya penghapusan iuran yang dianggap memberatkan, transparansi dana komite, hingga pengembalian potongan dana KIP. Para siswa juga mengancam akan mogok sekolah jika tuntutan diabaikan.
Menurut Deni, keberanian siswa menyuarakan aspirasinya patut diapresiasi. Ia menyebut momentum ini harus menjadi awal perbaikan tata kelola pendidikan di Jawa Timur.
“Jangan sampai siswa terbebani biaya yang tidak semestinya. Pendidikan harus transparan, akuntabel, dan meringankan,” pungkasnya.
Pewarta ; Yoyok
