Madiun, SuaraRakyat62.com — Polres Madiun terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang peningkatan gizi anak sekolah. Pada Jumat (17/10/2025), jajaran Polres Madiun melaksanakan Supervisi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di MTS Negeri 12 Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.
Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Madiun, mewakili Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si., serta didampingi sejumlah pejabat utama, di antaranya Kabaglog, Kasiwas, Kasi Propam, Paurkes, dan Ka SSPG Polres Madiun.
Supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa program Makanan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai ketentuan, mulai dari proses distribusi, kualitas makanan, hingga penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar program pemerintah tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan tumbuh kembang peserta didik.
Dalam arahannya, Wakapolres Madiun menegaskan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian, pihak sekolah, dan masyarakat dalam mengawal kelancaran pelaksanaan program.
“Kami hadir untuk memastikan program Makanan Bergizi Gratis berjalan sesuai ketentuan, agar anak-anak memperoleh asupan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat mendukung prestasi belajar mereka,” ujarnya.
Program MBG merupakan kebijakan nasional yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Program Makanan Bergizi Gratis bagi Peserta Didik, yang menugaskan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait, untuk memastikan pelaksanaannya efektif, transparan, dan akuntabel.
Kepala MTSN 12 Sidorejo mengapresiasi kehadiran Polres Madiun yang turut melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Kami berterima kasih kepada Polres Madiun atas perhatian dan dukungannya. Supervisi ini membuat kami lebih tertib dalam pelaksanaan dan penyaluran program kepada siswa,” ungkapnya.
Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah serta masyarakat sekitar. Diharapkan, langkah pengawasan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar peserta didik.
(Insan)
