Morotai, SuaraRakyat62.com – Pertemuan antara sejumlah pimpinan DPRD Pulau Morotai dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memicu sorotan publik. Pasalnya, kegiatan yang disebut sebagai “rapat koordinasi” itu tidak tercantum dalam agenda resmi DPRD dan diduga kuat difasilitasi langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Ketua Bidang Kaderisasi Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pulau Morotai, Abd Sarman Sibua, menilai pertemuan tersebut tidak lazim dan tidak transparan. Ia bahkan menyebut Gubernur Sherly sebagai menjembatani di balik manuver politik yang dianggap tidak etis.
“Pertemuan itu tidak berbasis Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tidak melewati mekanisme resmi DPRD, dan menimbulkan pertanyaan besar tentang urgensinya bagi rakyat Morotai,” tegas Sarman, Sabtu (28/6/2025).
Dalam unggahan media sosial, salah satu anggota DPRD Morotai, Akbar Mangoda, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sherly atas fasilitas yang diberikan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Gubernur Malut berperan langsung dalam mendukung kunjungan yang bukan ranah Komisi I DPRD, sesuai penjelasan Sekwan Nana Suryana Kharie.
Sekwan menegaskan bahwa surat resmi hanya diterbitkan untuk agenda Komisi I ke Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perhubungan. “Untuk ke Kemendagri, kami tidak keluarkan surat sama sekali,” ujarnya.
Sarman mendesak agar Gubernur Sherly memberikan klarifikasi terbuka terkait tujuan dan motif pertemuan itu. Ia menilai, alih-alih berperan sebagai pembina politik, Gubernur malah terkesan berpihak dan ikut dalam manuver politik DPRD Morotai yang berpotensi memperkeruh hubungan eksekutif dan legislatif.
“Ini adalah bentuk intervensi yang tidak proporsional dan melanggar etika pemerintahan. Gubernur seharusnya menjaga netralitas dan memperkuat harmoni antar-lembaga,” kata Sarman.
Lebih lanjut, ia meminta agar Ketua dan Wakil Ketua DPRD Morotai segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai siapa yang menjadi pengatur, pemberi dana, dan penginisiasi pertemuan itu.
“Rakyat Morotai berhak tahu apakah para wakil mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi atau justru membawa agenda terselubung ke tingkat pusat,” tukasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Morotai, Muhammad Rizky, belum dapat dikonfirmasi. Sementara Gubernur Malut Sherly Tjoanda juga belum terkonfirmasi sehingga belum memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut.
Pewarta ; Irjan_Nyong
