Kepanjen,Suararakyat62
Puluhan warga Bendungan Lahor, Karangkates, yang dikawal Madura Asli Anak Serumpun (MADAS) geruduk DPRD Kabupaten Malang, Selasa (19/5/2026). Mereka protes pemasangan palang pintu dan sistem E-Parkir berbayar di akses utama bendungan. Warga keberatan karena jalur itu dipakai harian, bahkan anak sekolah pun wajib bayar tiap keluar-masuk.
Lewat kuasa hukum LBH Novitalisasi, Wibowo S.H., warga sampaikan 4 tuntutan: 1) Jelaskan ancaman struktur bendungan secara ilmiah, 2) Transparansi dasar hukum retribusi, 3) Libatkan warga dalam kebijakan, 4) Sediakan akses alternatif layak. “Ini jalur kehidupan. Kami tidak menolak aturan, kami menolak kebijakan yang tidak jelas dasar hukumnya,” tegas perwakilan warga, Pak Dur.
DPRD Kabupaten Malang berjanji tindak lanjuti. Karena bendungan dikelola Perum Jasa Tirta I, dewan akan panggil manajemen untuk minta penjelasan. “Jasa Tirta I harus jelaskan kenapa tidak boleh dilewati dan apa dasar hukum parkirnya. Kalau perlu kami ke Surabaya, bahkan ke Kementerian BUMN di Jakarta,” kata anggota
(nyak ila)
