Bangkalan, SuaraRakyat62.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan memperkenalkan program pendataan digital petani dan lahan melalui Karna Pitaloka, sebuah inovasi untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi agar lebih tertib, akurat, dan transparan. Program ini diluncurkan di Pendopo Agung Bangkalan, Jumat (21/11/2025), oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim.
Karna Pitaloka, atau Kebijakan Alih Peran Pemetaan Petak Sawah dan Identifikasinya, menjadi langkah baru untuk memastikan distribusi pupuk benar-benar sesuai kebutuhan riil petani, berdasarkan data luas lahan dan identitas petani yang telah tervalidasi secara digital.
Bupati Lukman menegaskan bahwa persoalan tingginya biaya pupuk di lapangan bukan disebabkan oleh Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, melainkan oleh biaya tambahan pengambilan pupuk dari kios ke petani. Hal itu biasanya muncul ketika jarak kios cukup jauh, sehingga kelompok tani membuat kesepakatan internal untuk membebankan biaya transportasi tersebut.
“HET sudah jelas dan tetap, itu keputusan negara. Yang membuat harga terasa berbeda adalah ongkos pengambilan dari kios ke petani. Kalau jaraknya jauh, ada biaya tambahan yang disepakati kelompok tani,” jelas Lukman.
Ia menegaskan bahwa biaya tambahan tersebut bukan bagian dari kebijakan pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan HET. Pemerintah tetap memastikan harga pupuk sesuai ketetapan resmi.
Dengan pendataan digital, kebutuhan pupuk akan dihitung berdasarkan data lahan dan profil petani secara presisi. Sistem ini diharapkan dapat menekan potensi penyimpangan, mempercepat proses verifikasi, serta mengurangi praktik biaya tambahan yang sering dikeluhkan petani.
Selain itu, Lukman memastikan bahwa stok pupuk untuk Bangkalan secara umum aman. Jika ada gangguan distribusi di lapangan, biasanya hal itu dipicu faktor cuaca dan teknis pengiriman dari gudang.
Di akhir sambutannya, Bupati Lukman berharap petani dapat memahami mekanisme baru ini dan melihat manfaat nyata dari pendataan digital.
“Kami ingin memastikan pupuk benar-benar sampai kepada yang berhak tanpa ada permainan di bawah. Dengan sistem digital ini, semuanya akan lebih tertib, lebih jelas, dan lebih adil bagi petani,” tegasnya.
Melalui Karna Pitaloka, Pemkab Bangkalan menegaskan komitmennya menghadirkan tata kelola pupuk bersubsidi yang modern, bersih, dan berbasis data, demi mendukung kesejahteraan petani serta keberlanjutan sektor pertanian di Bangkalan.
(Ani/Diskominfo Bangkalan)
