Jakarta, SuaraRakyat62.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa politik tidak cukup hanya berbicara soal rasionalitas dan kesepakatan, tetapi juga harus berlandaskan nilai etik, empati, dan simpati. Hal itu disampaikan Said saat menanggapi isu tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang menuai sorotan publik.
Menurut Said, tunjangan yang melekat pada anggota DPR tidak bisa hanya dilihat dari sisi nominal. Ia menilai pemberian fasilitas seharusnya mempertimbangkan etika dan kepatutan, terutama ketika rakyat tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Apakah dalam situasi seperti sekarang, ketika rakyat mempertanyakan kinerja DPR, di saat perekonomian rakyat serbasulit, patut anggota DPR tetap menerima tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa?” ujar Said dalam rilis pers yang diterima SuaraRakyat62.com, Sabtu (30/8/2025).
Ia menegaskan, apabila anggota DPR benar-benar mengedepankan etika, tidak akan ada lagi tunjangan ataupun fasilitas yang melampaui batas kepatutan. “Kalau punya empati, tidak akan ada fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat,” tambahnya.
Said juga menyoroti pentingnya sikap simpatik anggota dewan agar mampu menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, DPR harus mendengarkan dan memperjuangkan denyut aspirasi rakyat. “Dengan begitu, marwah DPR akan tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar tunjangan perumahan anggota DPR segera dihentikan. Selain itu, fasilitas lain yang dinilai berlebihan dan tidak sesuai kepatutan juga harus dievaluasi.
“DPR adalah etalase, tempat rakyat berhak mempersoalkan hal-hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut. Karena itu, Fraksi PDIP menegaskan, politik harus dijalankan dengan etik, empati, dan simpati,” pungkas Said.
Editor; Achmad
Sumber ; PDI Perjuangan
