Magetan, SuaraRakyat62.com – Kondisi peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan yang menghadapi tekanan akibat anjloknya harga telur dan persoalan bahan pakan mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.
Sebagai bentuk pengawalan aspirasi, Komisi B DPRD Kabupaten Magetan memboyong perwakilan peternak serta koperasi peternak daerah ke Jakarta untuk menyampaikan langsung sejumlah persoalan tersebut kepada DPR RI dan Kementerian Pertanian, Kamis (3/9/2026).
Pengawalan itu turut didampingi Wakil Ketua DPRD Magetan bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemkab Magetan. Di antaranya Dinas Peternakan dan Perikanan, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, DPMPTSP, serta DPUPR.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Magetan, Rita Haryati, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen legislatif daerah untuk memperjuangkan keberlangsungan usaha peternak rakyat yang dinilai tengah menghadapi tekanan cukup berat.
“DPRD Magetan mengawal aspirasi peternak rakyat ke Jakarta. Dewan memfasilitasi penyampaian aspirasi peternak rakyat ke fraksi-fraksi di DPR RI, dan juga ke Kementerian Pertanian,” ujar Rita.
Dalam pertemuan tersebut, peternak menyampaikan sejumlah persoalan yang selama beberapa bulan terakhir berdampak terhadap keberlangsungan usaha mereka.
Salah satu persoalan utama adalah harga telur yang terus mengalami tekanan. Menurut Rita, penurunan harga telah berlangsung sejak Februari 2026 dan berdampak pada kerugian yang harus ditanggung peternak secara berkelanjutan.
Persoalan berikutnya adalah ketersediaan bahan pakan, khususnya jagung. Peternak mengeluhkan kosongnya stok jagung di sejumlah gudang Bulog ketika memasuki semester kedua 2026. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin meningkatkan beban biaya produksi.
Selain persoalan harga dan pasokan bahan baku, peternak juga menyoroti kualitas pakan komersial yang dinilai mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas pakan berkaitan langsung dengan produktivitas ayam dan biaya produksi peternakan.
Peternak juga mendorong adanya pengendalian populasi ayam petelur, salah satunya melalui kebijakan moratorium terhadap penerbitan izin kandang baru, khususnya untuk usaha peternakan berskala besar.
Menurut mereka, pertumbuhan populasi yang tidak diimbangi dengan keseimbangan kebutuhan pasar dapat memperparah kondisi kelebihan pasokan atau over supply, yang pada akhirnya berpotensi menekan harga telur di tingkat peternak.
Respons terhadap persoalan pakan juga langsung dilakukan dalam pertemuan di Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex, melakukan koordinasi melalui sambungan telepon dengan pihak Bulog di tengah berlangsungnya rapat.
Koordinasi tersebut menghasilkan kepastian terkait pasokan jagung yang dibutuhkan peternak.
Sementara itu, dalam pertemuan terpisah dengan Kementerian Pertanian, pemerintah pusat disebut memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk menghentikan sementara penerbitan izin baru bagi kandang berskala besar atau company group.
Kebijakan tersebut diarahkan sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan kondisi kelebihan pasokan di pasar nasional.
Bagi DPRD Magetan, persoalan yang dihadapi peternak tidak cukup diselesaikan hanya dengan intervensi jangka pendek. Diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara produksi, ketersediaan pakan, harga jual telur, serta pertumbuhan populasi ternak.
Pengawalan aspirasi ke tingkat pusat tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat, sehingga keberlangsungan usaha mereka tetap terjaga dan gejolak harga tidak terus membebani pelaku usaha di daerah.
(Pr)
