Pasuruan, Suararakyat62.com
Potret kemiskinan ekstrem kembali menampar wajah Kota Pasuruan. Di tengah geliat pembangunan dan deretan agenda seremonial pemerintah, seorang warga bernama Tri Gandung Warsito (61) justru bertahun-tahun bertahan hidup di rumah nyaris roboh yang jauh dari standar kelayakan manusia.
Buruh tukang kayu yang kondisi kesehatannya terus menurun itu tinggal di sebuah gubuk memprihatinkan di Kelurahan Randusari, RT 03 RW 01, Kecamatan Gadingrejo. Kondisi hunian tersebut mendadak menjadi sorotan publik setelah foto dan videonya tersebar luas di media sosial.
Sabtu (16/05/2026), Wakil Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, Ayi Suhaya bersama Abdul Aziz dan Zainul Jidoor turun langsung meninjau lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Fakta di lapangan menunjukkan situasi yang lebih buruk dari dugaan. Rumah yang ditempati sejak akhir 1980-an itu dipenuhi dinding retak, plester mengelupas, serta struktur bangunan yang tampak rapuh dimakan usia. Ruang tamu difungsikan sekaligus sebagai kamar tidur dengan lantai semen seadanya, sementara bagian belakang rumah masih berupa tanah.
Kondisi paling mengkhawatirkan terlihat pada bagian atap kamar yang telah ambruk sejak sekitar setahun lalu. Demi bertahan dari panas dan hujan, Warsito menutup bagian yang rusak menggunakan triplek bekas dan potongan banner reklame.
Ironisnya, rumah tersebut juga tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Kamar mandi tanpa jamban memaksa keluarga itu buang air besar di sungai sekitar. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pemerataan bantuan sosial di wilayah perkotaan.
Melihat kondisi itu, Ayi Suhaya melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Pasuruan dan DPRD yang dinilai gagal membaca penderitaan rakyat kecil.
“Ini bukan sekadar rumah rusak, tapi simbol gagalnya kehadiran negara dalam menjamin kehidupan layak bagi warganya. Sangat memalukan jika di tengah kota masih ada masyarakat hidup seperti ini tanpa perhatian serius,” tegasnya.
Ia juga menyinggung besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kota Pasuruan yang disebut mencapai Rp95,37 miliar. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dapat diarahkan untuk program prioritas seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, bukan habis pada kegiatan yang minim dampak langsung bagi masyarakat bawah.
“Kemiskinan ekstrem tidak cukup diselesaikan lewat pencitraan dan seremoni. Anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.
Selain itu, LIRA Jatim menilai fungsi pengawasan legislatif berjalan lemah. Mereka mempertanyakan mengapa kondisi warga yang disebut sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut seolah luput dari perhatian pemerintah maupun wakil rakyat setempat.
Ayi bahkan mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Pasuruan. Jika tidak ada langkah konkret, pihaknya mengaku siap membawa persoalan ini ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah pusat agar mendapat perhatian
lebih serius.
Apin/Red
