Rokan Hulu, SuaraRakyat62.com – Kepercayaan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu kembali tercoreng. Dari 45 anggota DPRD, tercatat 32 orang tidak menghadiri rapat paripurna penutupan masa persidangan ketiga dan pembukaan masa persidangan kesatu tahun 2025 yang digelar pada Jumat (29/8/2025).
Ironisnya, rapat penting tersebut hanya dihadiri 13 anggota DPRD, sementara mayoritas lainnya absen tanpa alasan jelas. Lebih mengejutkan lagi, Ketua DPRD Rohul, Sumiartini, yang semestinya menjadi teladan, juga ikut mangkir.
Absennya puluhan wakil rakyat ini menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah sekaligus corong aspirasi rakyat dinilai telah diabaikan.
Fenomena anggota dewan yang kerap tidak hadir dalam rapat paripurna bukan kali ini saja terjadi. Beberapa agenda sebelumnya juga menunjukkan rendahnya disiplin kehadiran. Kondisi ini menimbulkan anggapan kuat bahwa mayoritas anggota DPRD Rohul hanya “makan gaji buta” tanpa bekerja sesuai mandat rakyat.
Sejumlah nama anggota DPRD Rohul yang tercatat tidak hadir antara lain:
Sumiartini (PDIP), Jhon Kanedy (Gerindra), Fachrizon (PDIP), Susaroni (PDIP), Irwandi (PDIP), Rizky Achmadi Putra (Demokrat), Muhammad Sofian (Gerindra), Iwan Wahyudi (Gerindra), Muhammad Ilham (Gerindra), Faizul (Gerindra), Porkot Lubis (Gerindra), Nono Patria Pratama (Golkar), Sindi Utari Sianipar (PDIP), Daulat Sinaga (PDIP), Romi Marsuha Damanik (PDIP), Harde Yanto (Demokrat), Winarto (Demokrat), Mukhlizar (Demokrat), Hermanto (Demokrat), Nindu Adi Prasetyo (Demokrat), Syahroni (Demokrat), Karneng Dimara Lubis (Demokrat), Dedek Hendro (Golkar), Andrizal (PAN), Patuan Chandra HRP (PAN), Joko Hardianto (PAN), Ayatullah Kumaini (PAN), Haliman (Nasdem), Saipul Adnan (Nasdem), Piktoria (Nasdem), Alex Pebrima (PKB), Emon Casmon (PKB), Guntur Simarmata (PSI), dan Willy Aspra (Hanura).
Masyarakat menilai, ketidakdisiplinan ini mencerminkan rendahnya komitmen anggota DPRD Rohul dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Suara publik kini semakin lantang menuntut agar kinerja dewan dievaluasi serius, bahkan mempertanyakan kelayakan mereka menduduki kursi legislatif.
Pewarta; Esra
