KOTA MALANG,suaraRakyat62.com
Persoalan ekonomi keluarga, sulitnya akses permodalan, hingga kebutuhan perbaikan infrastruktur menjadi sederet aspirasi yang mengemuka dalam reses Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Sri Mulyana, di Kecamatan Kedungkandang, Selasa (3/11/2026) malam.
Ratusan warga yang hadir memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Tidak hanya menampung keluhan, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu juga menegaskan agar setiap aspirasi memiliki tindak lanjut yang jelas dan tidak berhenti di forum pertemuan.
Salah satu persoalan yang paling mencuat adalah kebutuhan modal usaha. Aspirasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penguatan ekonomi masyarakat masih membutuhkan dukungan akses pembiayaan, pendampingan, dan perluasan pemasaran.
Sri Mulyana pun mengenalkan sejumlah mitra kerja Komisi B, termasuk Diskopindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPR, BKAD, serta Perumda Tugu Tirta. Masyarakat didorong memanfaatkan lembaga dan perangkat daerah tersebut sesuai kebutuhan.
“Kalau membutuhkan modal, silakan konsultasi melalui BPR. Kalau memiliki usaha, jangan berhenti hanya di lingkungan sendiri. Kita dorong bagaimana produk UMKM bisa dikenal lebih luas dengan memanfaatkan pemasaran digital,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membuka peluang ekonomi bagi perempuan melalui usaha produktif. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dapat menjadi salah satu upaya menambah penghasilan keluarga, dengan dukungan dan kesepahaman dalam rumah tangga.
Sementara itu, untuk usulan pembangunan fasilitas publik, Sri Mulyana menekankan pentingnya verifikasi dan survei lapangan. Setiap usulan harus dilihat berdasarkan kondisi riil, tingkat urgensi, serta skala prioritas agar penggunaan anggaran tidak salah sasaran.
“Jangan sampai kita membangun sesuatu yang ternyata cukup diselesaikan dengan pemeliharaan. Harus dilihat dulu kondisinya, apa yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan persoalan di luar bidang Komisi B. Meski terdapat pembagian kewenangan antarkomisi, dirinya membuka ruang komunikasi untuk membantu menghubungkan kebutuhan warga dengan instansi terkait.
Bagi Sri Mulyana, reses tidak boleh berhenti pada forum pertemuan dan dokumentasi kegiatan. Aspirasi yang masuk harus menjadi bahan perjuangan agar persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme pemerintahan.
Melalui agenda tersebut, ia berharap pembangunan Kedungkandang tidak hanya terlihat dari perubahan fisik wilayah, tetapi juga tercermin dari meningkatnya pendapatan keluarga, berkembangnya UMKM, dan semakin terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
(Ila)
