Kota Blitar, SuaraRakyat62.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Blitar menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan APBD 2026, menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp114 miliar.
Ketua Fraksi PDIP, Johan Marihot, menegaskan bahwa kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Blitar. Meski begitu, pihaknya tetap optimistis bahwa pemerintah daerah mampu mengambil langkah-langkah efektif untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Pemotongan TKD hampir Rp114 miliar tentu menjadi pekerjaan berat bagi Kota Blitar. Tetapi kami yakin pemerintah kota dapat menyiasati kekurangan ini dengan strategi yang tepat,” ujar Johan seusai rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Senin (17/11/2025).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP meminta penjelasan lebih rinci terkait rencana pengurangan tenaga outsourcing, termasuk petugas kebersihan, yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan publik.
“Tenaga kebersihan yang ada saat ini saja belum maksimal. Jika ada pengurangan, tentu dampaknya harus benar-benar dipikirkan,” tegas Johan.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan penurunan anggaran sektor kesehatan, termasuk alokasi bagi rumah sakit daerah yang dinilai krusial bagi pelayanan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDIP menilai kinerja BPR Arta Praja dan PDAM Kota Blitar masih belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah, padahal kedua BUMD tersebut mengelola anggaran yang cukup besar.
Pihaknya juga menyoroti rencana pembangunan “Sirkuit Sentul versi Kota Blitar” senilai Rp5 miliar yang membutuhkan perhitungan matang, baik manfaat maupun potensi PAD yang dapat dihasilkan.
“Kami tidak menolak pembangunan sirkuit. Namun anggaran harus jelas, manfaatnya harus terukur, dan kontribusinya terhadap PAD harus realistis,” tambah Johan.
Fraksi PDIP turut menyoroti kelanjutan pembangunan gedung pencak silat yang hingga kini belum tuntas dan membutuhkan kepastian penyelesaian.
Minta Program Kerakyatan Tetap Dipertahankan
Dalam kesempatan tersebut, Johan menegaskan agar berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diprioritaskan, mulai dari insentif kelurahan, bantuan sosial, hingga pelayanan dasar publik.
“Kami meminta agar program-program penting yang menyentuh masyarakat tidak dikurangi, meskipun terjadi tekanan anggaran,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Johan menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk mengawal penuh proses pembahasan APBD 2026, agar tetap realistis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan warga Kota Blitar.
“Fraksi PDIP akan memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, janji politik pemerintah tetap ditepati, dan APBD 2026 tidak hanya indah dalam dokumen tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Blitar,” tutupnya.
(Tyo)
