Ngawi, SuaraRakyat62.com – Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, menyesalkan peretasan yang menimpa sejumlah situs web milik Pemerintah Kabupaten Ngawi. Insiden tersebut dinilainya menjadi alarm serius atas lemahnya sistem keamanan digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Peretasan terungkap setelah berbagai situs dengan domain ngawikab.go.id menampilkan konten asing berbahasa Thailand serta indikasi muatan judi online. Konten tersebut terdeteksi pada bagian metadata situs yang kemudian terbaca dan muncul di halaman mesin pencari internet.
Kondisi ini tidak hanya menimpa satu atau dua situs, melainkan hampir seluruh website pemerintah daerah, mulai dari situs organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, kecamatan, hingga RSUD Ngawi. Berdasarkan penelusuran, gangguan tersebut diduga telah berlangsung sejak November 2025.
“Diretasnya situs Ngawi dengan berbagai aplikasi judi online ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan digital kita masih sangat lemah dan mudah ditembus oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Yuwono Kartiko, Selasa (6/1/2026).
Politisi yang akrab disapa King itu menilai, pengelolaan website pemerintah daerah selama ini belum dilakukan secara optimal. Ia mendorong agar dinas terkait segera melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk dengan mengoordinasikan seluruh sistem website dalam satu server terpusat.
“Setiap OPD cukup berperan sebagai workstation saja. Sementara data dan server seharusnya terpusat, misalnya di Dinas Kominfo, dengan sistem proteksi dan aplikasi keamanan siber yang benar-benar kuat,” jelasnya.
Menurut Yuwono, situs web pemerintah memiliki peran strategis sebagai sarana penyampaian informasi publik yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Jika keamanan digital dibiarkan rapuh, hal tersebut tidak hanya berpotensi merugikan secara teknis, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Website pemerintah itu wajah pelayanan publik di ruang digital. Jika dibiarkan diretas dan disusupi konten negatif, tentu sangat berbahaya bagi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Ia pun menekankan perlunya langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan ini, sekaligus memperkuat sistem keamanan siber agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Peristiwa peretasan ini menjadi pengingat penting bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan harus diiringi dengan penguatan keamanan siber yang serius. Tanpa sistem perlindungan yang memadai, upaya keterbukaan informasi justru berisiko disalahgunakan dan merugikan kepentingan publik. Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat agar ruang digital tetap aman, kredibel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Pur)
