Surabaya, SuaraRakyat62.com — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi sorotan tajam bagi kondisi pendidikan di Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, secara tegas mengungkap masih lebarnya jurang ketimpangan kualitas pendidikan serta belum meratanya kesiapan transformasi digital di berbagai wilayah.
Dalam refleksinya pada Sabtu (2/5/2026), Deni menegaskan bahwa Hardiknas tidak boleh sekadar seremoni tahunan, melainkan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pendidikan di daerah.
“Ini saatnya kita jujur melihat kondisi. Kualitas pendidikan di Jawa Timur belum merata,” tegasnya.
Data menunjukkan Jawa Timur memiliki sekitar 345.454 tenaga guru dari tingkat SD hingga SMK. Namun ironisnya, jumlah besar tersebut belum diiringi dengan distribusi yang adil. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan.
Menurut Deni, kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung lebih unggul dari sisi fasilitas, tenaga pendidik, hingga akses teknologi. Sementara itu, sekolah di daerah masih harus berjibaku dengan keterbatasan yang mendasar.
“Ini bukan sekadar soal jumlah, tapi soal pemerataan dan keadilan pendidikan,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp9,9 triliun atau sekitar 32,8 persen dari APBD 2025. Angka tersebut tergolong besar, namun Deni mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin kualitas jika tidak dikelola secara efektif.
“Anggaran harus tepat sasaran, bukan sekadar besar di atas kertas,” kritiknya.
Ia juga menyoroti lemahnya integrasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih program. Menurutnya, tanpa sinkronisasi yang kuat, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan sulit mencapai hasil optimal.
Di tengah arus digitalisasi, tantangan semakin kompleks. Kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital di Jawa Timur dinilai masih jauh dari merata. Tidak sedikit sekolah yang masih mengalami keterbatasan akses internet dan perangkat pembelajaran digital.
“Digitalisasi pendidikan tidak boleh hanya dinikmati kota besar. Daerah juga harus siap,” tegasnya.
Selain itu, wacana penghapusan jurusan di jenjang pendidikan menengah turut menjadi perhatian. Deni mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan siswa.
“Jangan sampai perubahan sistem justru membuat siswa kehilangan arah,” ujarnya.
Deni menegaskan, pendidikan bukan sekadar program tahunan, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan generasi bangsa. Tanpa pembenahan yang serius, merata, dan berbasis data, ketimpangan akan terus berulang.
Hardiknas 2026 pun menjadi pengingat keras bahwa pekerjaan rumah sektor pendidikan di Jawa Timur masih panjang. Pemerintah dituntut tidak hanya hadir dengan anggaran, tetapi juga dengan keberpihakan nyata, agar setiap anak di kota maupun pelosok, memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang.
(Ani)
