Kota Pasuruan, SuaraRakyat62.com – Kajian&Opini
Hari Pendidikan Nasional bukanlah tanggal dalam kalender, bukan pula upacara, seragam rapi, dan pidato. Hardiknas menjadi pengingat bahwa pendidikan merupakan jalan panjang memerdekakan manusia.
Setiap 2 Mei, Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan nasional ini selalu dikenang dengan gagasannya yang menempatkan pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan sarana mencetak ijazah.
Namun pertanyaannya: Apakah semangat pendidikan benar-benar hadir dalam kebijakan, anggaran, ruang kelas, ataupun kehidupan anak-anak hari ini?
Dari sedikit refleksi tersebut, menelaah kondisi pendidikan di kota Pasuruan barangkali relevan dilakukan. Di tengah semangat Hardiknas, APBD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tersingkap ironi. Anggarannya terlihat gemuk, tetapi otot pembangunannya kurus.
Coba dikupas. Total belanja APBD Kota Pasuruan 2026 mencapai Rp.920,99 miliar. Dari jumlah itu, keseluruhan anggaran bidang pendidikan sebesar Rp.210,76 miliar, atau sekitar 22,88%.
Persentase sebesar itu bisa dilihat dari catatan data BPKA Kota Pasuruan, yang menghitung Rp.210,76 miliar disandingkan dengan keseluruhan belanja daerah Rp.920,99 miliar.
Dari tinjauan APBD, angka pada dinas ini masuk kategori yang paling besar, posisi pertama dari 30 satuan kerja lainnya.
Sekilas, angkanya tampak besar dan seolah menunjukkan keberpihakan pada pendidikan. Tetapi ketika ditelanjangi, boleh dibilang muncul persoalan. Induk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan justru memegang memegang anggaran terbesar yakni Rp.183,35 miliar atau sekitar 19,91% dari total APBD. Namun dari angka itu, Rp.181,52 miliar habis untuk belanja operasi, sementara belanja modal dipatok hanya pada angka Rp.1,82 miliar.
Terlihat, bidang pendidikan di Kota Pasuruan mendapat porsi raksasa dari APBD, tetapi sebagian besar ternyata lebih banyak untuk menjaga mesin birokrasi agar tetap berjalan, bukan pada upaya lompatan pembangunan pendidikan.
Dari sekian pencermatan barangkali ini yang lebih menyakitkan. Kebudayaan justru hanya mendapat Rp.961,29 juta. Jika dibandingkan dengan total APBD Kota Pasuruan 2026, porsinya hanya sekitar 0,10%. Padahal nama dinasnya menyeret kata “kebudayaan”. Dengan angka sekecil itu, kebudayaan seakan bukan lagi prioritas, melainkan sekadar tempelan nomenklatur.
Nah, di sinilah tantangan terbesar Siti Rochana sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru saja dilantik. Sebagai pemimpin, ia dituntut mampu menjalankan anggaran warisan secara tepat, tetapi juga harus bisa membuktikan bahwa porsi besar pendidikan benar-benar berubah menjadi mutu, karakter, dan fasilitas masa depan anak-anak Kota Pasuruan.
Maka pertanyaannya sederhana:
Apakah 22,88% APBD untuk pendidikan ini benar-benar menjadi semangat pembangunan pendidikan kota ini, atau hanya angka besar yang habis untuk perihal rutinitas?
Hardiknas seharusnya menjadi momentum memerdekakan pendidikan. Tapi jika belanja modal nyaris tak bernapas dan kebudayaan dipinggirkan, maka semangat pembangunan pendidikan pastinya hanya berhenti pada slogan, spanduk, dan seremoni.
Kota Pasuruan tidak kekurangan porsi anggaran pendidikan. Sepertinya yang kurang adalah keberanian kebijakan mengubah anggaran besar menjadi lompatan mutu, membangun dunia pendidikan Kota Pasuruan menjadi lebih baik.
Pendidikan tidak cukup sebatas dibiayai. Pendidikan harus diarahkan, dibangun, dan diperjuangkan.
___
Tim Kajian PA GMNI Kota Pasuruan
