Kota Pasuruan, SuaraRakyat62.com – Kajian&Opini
Perspektif Visi Misi
LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) adalah dokumen yang harus dibaca : “Apakah rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan?”
Oleh karenanya LKPJ bukanlah ajang pujian.
LKPJ Tahun 2025 disusun wali kota sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, anggaran, capaian, dan kendala pembangunan daerah.
Kali ini laporan disajikan dalam arah visi Kota Pasuruan: “Pasuruan Anugrah: Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya”.
Tentu wali kota menegaskan dengan lima misi pembangunan: tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; SDM unggul; pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal; kesejahteraan masyarakat berbasis pemuda dan harmoni sosial; serta kota indah dan nyaman dengan infrastruktur berkelanjutan.
Diakui, ada sejumlah capaian. Pertumbuhan ekonomi terealisasi 5,52 persen. IPM 79,52. Nilai investasi sebanyak Rp180,06 miliar, jauh di atas target Rp60 miliar. PDRB per kapita Rp56,19 juta, di atas target Rp52,90 juta. Indeks Pembangunan Pemuda dicatat 70,22.
Ya! aspek pemerintahan sepertinya bergerak.
Namun d balik angka-angka itu, ada persoalan mendasar yang belum selesai. Tingkat kemiskinan 6,18 persen, di atas target 5,10-5,99 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,59 persen, di atas target 4,50 persen. Hal paling mengelus dada, prevalensi stunting masih 18,30 persen, jauh dari target 13,87 persen, dengan capaian hanya 75,79 persen. Maka jelas terpampang, pertumbuhan belum otomatis menjadi kesejahteraan, investasi belum otomatis menjadi pekerjaan, bahkan pembangunan manusia belum menyentuh akar persoalan keluarga rentan.
Dalam misi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang harus diingat digitalisasi tidak berarti pelayanan selesai. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya aplikasi, melainkan cepat atau lambatnya rakyat dilayani.
Faktanya, Indeks Reformasi Birokrasi baru 88,30 dari target 88,70, SAKIP 73,95 dari target 75,00, dan Indeks SPBE 4,07 dari target 4,12. Artinya, birokrasi belum tuntas berbenah.
Dalam misi SDM unggul, fondasi pembangunan manusia juga belum kokoh. Memang Harapan Lama Sekolah mencapai 13,68 tahun dan Usia Harapan Hidup mencapai 75,19 tahun, tetapi Rata-rata Lama Sekolah baru 9,98 tahun, di bawah target 10,15 tahun. Sementara stunting tetap tinggi di 18,30 persen.
Karena itu, pemerintah belum boleh berpuas diri. SDM unggul tidak dari slogan, tetapi lahir dari anak yang sehat, keluarga yang cukup gizi, sekolah kuat, dan layanan kesehatan yang benar-benar sampai ke rakyat kecil.
Dalam misi pertumbuhan ekonomi, pertanyaannya adalah: capaian pertumbuhan untuk siapa? Nilai PDRB sektor industri pengolahan mencapai Rp1.370,11 miliar, perdagangan Rp2.127,11 miliar, dan pariwisata Rp379,46 miliar. Tetapi kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak adil dan belum cukup menetes ke bawah. Jangan sampai pertumbuhan hanya besar di laporan, tetapi kecil dampaknya di kantong rakyat.
Dalam misi kesejahteraan masyarakat, kepemudaan, kebudayaan, dan harmonisasi sosial, diakui terdapat capaian seperti pada Indeks Stabilitas 87,63, Indeks Solidaritas 85,07, Indeks Kesalehan Sosial 86,71, dan Indeks Pembangunan Pemuda 70,22.
Tapi ingat: harmoni sosial tidak boleh menjadi selimut yang menutupi kemiskinan. Rakyat tidak cukup hanya rukun, rakyat juga harus hidup layak. Pemuda tidak cukup hanya dipuji sebagai aset, tetapi harus diberi ruang kerja, usaha, dan masa depan.
Dalam misi kota indah dan nyaman, harus dipahami bahwa kota indah bukan sekadar kota yang enak dipandang, tetapi kota yang infrastrukturnya merata, lingkungannya sehat, dan warganya aman dari risiko bencana.
Faktanya, Indeks Infrastruktur baru 80,95 dari target 82,60. Ini artinya pemerintah belum boleh terlalu cepat menyimpulkan kota ini sudah benar-benar nyaman dan tangguh.
Perhatian besar bisa diarahkan pada anggaran daerah. Pendapatan daerah terealisasi Rp927,537 miliar atau 98,87 persen dari target Rp938,097 miliar. PAD melampaui target dengan realisasi Rp219,213 miliar dari target Rp214,920 miliar. Tetapi coba cek di sisi belanja. Ternyata belanja daerah terealisasi Rp899,211 miliar atau 89,46 persen. Nah, ini paling serius, belanja modal terealisasi Rp67,701 miliar atau 69,18 persen dari target Rp97,850 miliar. Bahkan belanja tanah sebanyak 52,62 persen, belanja gedung dan bangunan 57,69 persen, aset lainnya bahkan 0 persen. Pemerintah telah menunjukkan lemahnya eksekusi pembangunan yang produktif.
Lebih ironisnya, belanja bantuan sosial terealisasi Rp9,075 miliar atau 82,02 persen dari target Rp11,065 miliar. Di tengah kemiskinan 6,18 persen, pengangguran 4,59 persen, dan stunting 18,30 persen, rendahnya serapan bansos menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran kepada warga paling rentan tidak tajam. Ada ketimpangan.
Sehingga dapat diungkapkan pertama adalah pemerintah jangan cepat merasa berhasil selama kemiskinan, pengangguran, dan stunting belum tertangani secara lebih keras. Kedua, pelayanan publik harus dapat dibuktikan di lapangan, bukan dalam aplikasi dan slogan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi dan investasi harus benar-benar membuka kerja dan menyejahterakan rakyat bawah. Keempat, kemampuan belanja daerah, terutama belanja modal dan bantuan sosial, wajib diperbaiki secara serius.
Pungkasnya, LKPJ Wali Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 memang memuat capaian, tetapi hal itu justru memperlihatkan persoalan mendasar yang belum dibereskan. Karena itu, dokumen LKPJ harus dibaca bukan sebagai panggung tepuk tangan, melainkan peringatan keras agar pemerintah berhenti sibuk terlihat berhasil dan mulai lebih serius memastikan rakyat merasakan hasil pembangunan. Jangan sibuk tampak gagah mengencangkan dasi, luruskan peci, tapi wong cilik tersisih.
___
Penulis ; Kajian Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kota Pasuruan
