Bali, SuaraRakyat62.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali mengingatkan pentingnya menjadikan politik sebagai alat perjuangan untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Di hadapan ratusan kader partai dari seluruh Indonesia, Megawati menegaskan bahwa politik anggaran tidak boleh sekadar menjadi instrumen administrasi pemerintahan, melainkan harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka secara virtual Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia dan Pembekalan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC Partai yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (5/6/2026).
Dalam arahannya, Presiden ke-5 Republik Indonesia itu menekankan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Megawati, APBD bukan sekadar dokumen keuangan atau angka-angka dalam laporan pemerintah daerah. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Jaga betul penggunaan APBD. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas Megawati.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kader PDI Perjuangan yang saat ini mengemban amanah sebagai anggota legislatif maupun pejabat publik agar selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Megawati menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang bersifat sementara, sedangkan kepercayaan rakyat merupakan modal politik yang harus dijaga sepanjang hayat.
“Jangan biarkan jabatan membuat kader jauh dari rakyat. Jabatan itu sementara, tetapi kepercayaan rakyat adalah kepercayaan yang harus dijaga seumur hidup,” ujarnya.
Dalam suasana politik yang terus berkembang, Megawati juga mengingatkan pentingnya kader partai untuk tetap membumi dan tidak terjebak dalam rutinitas kekuasaan. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu mendengar, melihat, dan merasakan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh kader untuk lebih sering turun ke lapangan, berdialog dengan rakyat, dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Turunlah ke bawah. Politik kemanusiaan menemukan maknanya ketika kita hadir di tengah rakyat,” kata Megawati.
Selain menyoroti tata kelola anggaran, Megawati juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah isu strategis yang saat ini menjadi tantangan bangsa, mulai dari ketahanan pangan, penguatan ekonomi rakyat, hingga perlindungan lingkungan hidup.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut merupakan fondasi utama perekonomian nasional yang selama ini berkontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.
“Lindungi petani, nelayan, buruh, dan pelaku ekonomi rakyat. Jaga kedaulatan pangan dan tingkatkan UMKM,” tegasnya.
Megawati juga menyoroti ancaman perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian alam justru akan menimbulkan persoalan baru bagi generasi mendatang.
“Perubahan iklim bukan hal biasa. Kader PDI Perjuangan harus menjadi pelopor dalam menjaga ruang hijau, sungai, dan berbagai sumber kehidupan masyarakat. Pembangunan harus berjalan, tetapi tidak boleh merusak alam,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Megawati juga menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ia menilai akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap warga dapat menerima pelayanan kesehatan yang setara dan maksimal saat mereka membutuhkan,” katanya.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Megawati turut mengingatkan pentingnya membangun kemandirian bangsa. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya dan potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi bangsa di tingkat dunia.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hidup dari belas kasihan orang lain,” tegasnya.
Melalui forum Bimtek tersebut, Megawati berharap seluruh kader PDI Perjuangan semakin memperkuat komitmen ideologis dan pengabdian kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan seorang kader tidak diukur dari tingginya jabatan yang diraih, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi bangsa saat ini, Megawati mengingatkan bahwa politik harus kembali pada tujuan utamanya, yakni menjadi alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari besarnya anggaran yang dikelola atau banyaknya proyek yang dibangun. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika rakyat merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, memperoleh pekerjaan yang layak, akses pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta lingkungan yang tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Dengan pesan tersebut, Megawati kembali menegaskan bahwa politik anggaran harus menjadi jalan untuk menghadirkan negara yang hadir bagi rakyat, bukan sekadar menghasilkan laporan keuangan yang baik. Karena sejatinya, ukuran keberhasilan pemerintahan adalah ketika keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
(Red)



