ROKAN HULU, SUARARAKYAT – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, S.E., M.Si., beserta jajaran, melakukan peninjauan intensif terhadap sejumlah proyek pembangunan strategis di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (10/12/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan peran BPKP dalam memastikan setiap penggunaan anggaran—baik dari APBN, APBD Riau, maupun APBD Rohul—berjalan tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.
Dalam inspeksi tersebut, Evenri didampingi langsung oleh Bupati Rohul Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, serta Dirut RSUD Rohul dr. Zuldi Afki, Sp.P. Adapun dua lokasi utama yang ditinjau adalah Gedung DPRD Rohul yang baru dan Gedung 6 lantai RSUD Rokan Hulu yang telah mangkrak selama kurang lebih 9 tahun.
Kepada Wartawan, Evenri Sihombing menjelaskan bahwa secara visual, progres pembangunan Gedung DPRD dan RSUD berada dalam kategori “On The Track”, yakni berjalan sesuai cakupan, waktu, dan anggaran.
“Kalau bangunan Gedung DPRD dan RSUD Rokan Hulu secara visual sudah On The Track, karena dari awal perencanaan selalu kita kawal,” ujarnya.
Namun BPKP tetap memberikan catatan kritis bagi kontraktor dan dinas terkait. Pada proyek bangunan baru RSUD yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 senilai sekitar Rp 5 miliar, BPKP menekankan perbaikan mendasar, terutama: memastikan atap tidak bocor, serta penyelarasan seluruh pekerjaan dengan kontrak kerja secara ketat.
Hal serupa juga disampaikan untuk Gedung DPRD Rohul. BPKP telah menyerahkan daftar catatan perbaikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Rohul, termasuk pembenahan di bagian depan gedung dan beberapa ruangan di dalam.
Fokus pengawasan BPKP tertuju pada rencana pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan Gedung 6 lantai RSUD Rohul yang mangkrak hampir satu dekade dan akan diproyeksikan mulai kembali pada TA 2026.
Evenri menegaskan bahwa BPKP mendukung penuh kelanjutan proyek vital ini demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Namun, dukungan tersebut memiliki satu syarat mutlak:
“Kita mendukung lanjutan pembangunannya, namun harus dilakukan audit fisik dan biaya awal pembangunan gedung. Ini supaya tidak ada masalah lagi ke depannya,” tegas Evenri, yang juga merupakan putra daerah Ujungbatu, Rohul.
Audit dimaksud menjadi langkah penting untuk memitigasi risiko hukum, mengevaluasi kekuatan struktur, dan memastikan kelanjutan pembangunan benar-benar aman serta layak.
Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dan meneruskan seluruh catatan BPKP kepada Disperkim serta pihak terkait lainnya. DPRD, kata Sumiartini, sangat mendukung kelanjutan proyek RSUD.
“Untuk lanjutan pembangunannya, kami dari DPRD Rohul sudah menyampaikan kepada Bupati, karena ada dana pinjaman sebesar Rp 146 miliar dan sudah masuk dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.
Dana tersebut disiapkan untuk menuntaskan pembangunan RSUD yang menjadi pusat pelayanan kesehatan terbesar di Rohul.
Sementara itu, Dirut RSUD Rohul dr. Zuldi Afki, Sp.P. memberi apresiasi atas pengawasan yang dilakukan BPKP dan memastikan seluruh arahan akan segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan bahwa RSUD berkomitmen memperbaiki seluruh catatan teknis demi meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
(ADV/Esra)
