Ponorogo, SuaraRakyat62.com – Sudah bertahun-tahun rusak dan tak kunjung dibangun, kondisi jalan poros di Kecamatan Ngrayun, khususnya jalur penghubung Desa Mrayan dan Bonkandang, kian hari kian memprihatinkan. Warga yang setiap hari melewati jalan ini mengaku resah dan kecewa dengan sikap pemerintah yang dianggap tutup mata terhadap penderitaan masyarakat di wilayah selatan Ponorogo itu.
Sabtu (16/5/2025), pantauan awak media SuaraRakyat62 di lokasi menunjukkan jalan berlubang, berlumpur, dan sangat sulit dilalui kendaraan roda empat. Padahal jalur ini adalah penghubung vital antara Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Selain itu, jalur ini juga menjadi akses utama Dusun Tempuran, Desa Mrayan, menuju wilayah Pakel.
Kondisi ini sangat berdampak pada aktivitas ekonomi warga. Desa Mrayan dikenal sebagai sentra pertanian dan penghasil getah pinus dari hutan perhutani. Namun harga jual hasil pertanian dan getah pinus menurun drastis akibat mahalnya biaya distribusi yang disebabkan buruknya infrastruktur jalan.
“Kalau jalan tetap dibiarkan seperti ini, petani makin merugi. Pengusaha kecil juga tidak bisa berkembang. Pemerintah harus tahu bahwa jalan itu kunci utama ekonomi rakyat,” ujar Anto, salah satu warga setempat.
Kepala Dusun Tempuran menegaskan bahwa pemerintah desa sudah berkali-kali menyampaikan usulan perbaikan ke Pemkab Ponorogo, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
“Jalan-jalan ini bukan tanggung jawab desa, tapi milik kabupaten. Kami hanya bisa menangani jalan lingkungan. Berkali-kali kami ajukan ke Dinas PU, tapi tidak pernah ditindaklanjuti,” ujar salah satu perangkat desa yang ditemui wartawan SuaraRakyat62
Kritik tajam juga disampaikan warga yang menilai bahwa prioritas pembangunan Pemkab Ponorogo tidak pro-rakyat.
“Mereka lebih suka bangun gedung mewah, monumen-monumen yang tidak berguna, tapi jalan yang jadi urat nadi kehidupan malah diabaikan. Jalan ini dilalui truk bermuatan berton-ton setiap hari. Tapi perhatian dari pemerintah? Nihil!” tambah Anto dengan nada geram.
Warga hanya menginginkan keadilan dan kepedulian dari pemerintah daerah. Infrastruktur dasar seperti jalan seharusnya menjadi prioritas utama jika pemerintah benar-benar ingin mendorong kesejahteraan rakyat.
“Jangan tunggu sampai rakyat turun ke jalan, baru ada gerakan. Kalau bicara soal kesejahteraan, jalan rusak ini justru menjadi penghambat utama bagi kami,” tutup Anto.
Pewarta ; Yoyok
