Ende – Suararakyat62.com – Menanggapi pernyataan Kadir Mosa Basa sebagai ketua komisi II DPRD. Kabupaten Ende mencedarai marwah Institusi DPRD sebagai lembaga terhormat.
Hal ini merespon pernyataan KMB yang disampaikan melalui media sosial, dengan lantang menantang debat terbuka dengan Bupati Yosep Badeoda Soal kebijakan Bupati tentang pemotongan Pokir Anggota DPRD Kabupaten Ende.
Ketua Aliansi Gerakan Ende Baru Bertolomeus Betu Rati yang disapa (Albert Rati), sesalkan pernyataan dari seorang Anggota DPRD. Terhormat KMB yang tidak mencerminkan jati diri sebagai bagian dari lembaga terhormat,” pada Selasa, 08/04/2025.
Dirinya seperti lepas kontrol dalam menyampaikan pernyataan fulgar tersebut, Layaknya Cerita Preman Anak Jalanan yang Mabuk Alkohol. mestinya yang bersangkutan yang adalah anggota DPRD terhormat tetap mengedepankan etika berdiskusi yang baik dan benar, sebagaimana di atur di dalam ketentuan yang berlaku.
Kesantunan integritas diri sehingga tidak ngawur dalam memberikan pernyataan terkait Pokir yang sudah di jelaskan oleh Bupati dalam berbagi kesempatan bahwa pihaknya mendasari pada Perpres no. 1 tahun 2025. tentang kebijakan Nasional untuk Efisiensi
Di sisi lain bahwa kebijakan Bupati Ende dalam pemotongan Pokir adalah sebuah upaya agar terjadi efisiensi anggaran untuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan Masyarakat.
Albert menambahkan seharusnya sebagai Anggota DPRD KMB harus memberi apresiasi pada kebijakan Bupati Ende dalam melakukan efisiensi dengan pemotongan Pokir DPRD.
Mantan PMKRI Jogja Albert Rati juga menegaskan selama ini Pokir dinilai ini hanya permainan oleh segelintir para elit untuk mencuri uang Rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu, dengan atas nama Pokir.
Faktanya di lapangan ada Pokir yang di jadikan sebagai ajang bisnis proyek anggota DPRD. yang dijual kepada para kontraktor dengan FI diambil di depan hal ini sangat merugikan masyarakat.
Sementara itu Ketua Aliansi Gerakan Ende Baru Albert Rati menegaskan bahwa seharusnya Anggota DPRD. tetap merujuk pada tupoksi yang di atur oleh regulasi.
Albert Rati mempertanyakan ketika KMB menantang debat terbuka dengan Bupati soal Pokir, apakah KMB membawa misi pro Rakyat, atau kembali mempertahankan lingkaran oligarki yang merugikan Rakyat.”Tutur Albert Rati.
Pewarta ; Albert
