KABUPATEN MALANG, SuaraRakyat62.com – Duka mendalam menyelimuti keluarga besar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meninggalnya seorang mantan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi tamparan keras bagi semua pihak, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemangku kebijakan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Meninggalnya Mantan Relawan SPPG Nganjuk Jadi Tamparan Keras, H. Makhrus Sholeh Desak BGN: Jangan Buat Relawan Stres dan Kehilangan Kerja

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Malang, H. Makhrus Sholeh, menyampaikan belasungkawa mendalam. Ia berharap tragedi ini tidak terulang dan menjadi bahan evaluasi serius bagi BGN, terutama terkait kebijakan pengurangan tenaga relawan dan penyesuaian jumlah dapur SPPG.

“Ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai ada lagi relawan yang tertekan karena kebijakan yang disampaikan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan ekonomi mereka,” tegas Makhrus, Selasa (10/11/2026).

Menurut Makhrus, program MBG bukan hanya soal memberi makan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat kecil. Banyak relawan yang sebelumnya menganggur, kini bisa memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga.

“Seperti yang kita ketahui, gajinya pun tidak seberapa. Tetapi dengan adanya MBG, banyak relawan yang sebelumnya menganggur akhirnya terbantu karena mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya.

Atas nama keluarga besar PAN Jawa Timur, Makhrus menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Pihaknya juga akan mengirimkan ucapan belasungkawa sekaligus sedikit bantuan untuk meringankan beban keluarga di rumah duka.

“Kami keluarga besar PAN Jawa Timur sangat turut berduka cita. Insyaallah kami akan mengirimkan ucapan belasungkawa dan sedikit bantuan untuk meringankan keluarga di rumah duka,” ujarnya.

Minta BGN Jangan Umumkan Pengurangan Secara Mendadak

Makhrus meminta BGN agar lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan pengurangan tenaga kerja di lingkungan SPPG. Pengumuman yang mendadak, menurutnya, bisa menimbulkan tekanan dan stres bagi para relawan.

“Harapan kami, ini bisa lebih bijaksana lagi. Jangan sampai kasus seperti kemarin terjadi. Kalau memang ada penyesuaian jumlah dapur, jangan langsung diumumkan akan ada pengurangan. Ini bisa membuat teman-teman relawan stres,” katanya.

Sebagai solusi, Makhrus mengusulkan agar relawan yang terdampak penyesuaian tidak langsung diberhentikan, melainkan dialihkan ke dapur-dapur SPPG baru yang telah siap beroperasi, terutama dapur yang selama ini masih menunggu pembukaan pasca moratorium.

“Tenaga yang sudah berpengalaman ini jangan dibuang. Alihkan saja ke dapur baru. Jangan biarkan mereka kehilangan mata pencaharian,” tambahnya.

Tak hanya nasib relawan, Makhrus juga menyoroti nasib para mitra SPPG. Banyak mitra yang sudah mengeluarkan investasi hingga miliaran rupiah untuk membangun dapur, peralatan, dan kebutuhan operasional. Namun hingga kini, sebagian dapur tersebut belum juga mendapatkan kepastian kapan bisa beroperasi.

“Teman-teman mitra ini sudah berinvestasi untuk program Presiden, tetapi sampai sekarang ada yang belum dibuka. Ini juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan,” ungkapnya.

Bahkan, Makhrus mengaku menerima laporan mitra yang kini menghadapi tekanan finansial berat, hingga kesulitan membayar pinjaman ke perbankan.

“Ada laporan kepada kami, sampai ada yang ditagih utang bank. Bahkan ada yang kondisi perbankannya sudah bermasalah. Ini tentu memprihatinkan,” pungkasnya.

Ia berharap BGN segera memberikan kepastian, baik untuk nasib relawan maupun mitra, agar program mulia Presiden ini tidak justru menimbulkan masalah baru di bawah.

(Ila)