Kota Pasuruan – Suararakyat62.com – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi), membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Pasuruan yang berlangsung di Gedung Gradika pada Rabu, (12/3/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Digitalisasi dan Pengendalian Dalam Mendukung Perekonomian Daerah” dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Pasuruan, BPS Kota Pasuruan, perwakilan dari Bank Indonesia Malang serta stakeholder terkait.
HLM ini bertujuan memperkuat komunikasi antara pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pengendalian inflasi di Kota Pasuruan sekaligus mencari solusi terbaik.
Dalam arahannya, Mas Adi memaparkan perkembangan inflasi di Kota Pasuruan secara month-to-month (m-to-m) sebesar 0,43 persen. Sebagai langkah pengendalian, Pemkot Pasuruan rutin menggelar rapat koordinasi setiap minggu untuk memantau harga bahan pokok.
“Strategi pengendalian inflasi di Kota Pasuruan dilakukan melalui sejumlah strategi, termasuk melalui operasi pasar bekerja sama dengan Bulog dan Prima Food, serta urban farming untuk memperkuat ketahanan pangan,” ujar Mas Adi.
Mas Adi menambahkan, sepanjang tahun 2024, inflasi di Kota Pasuruan tetap terkendali dengan stabil, daya beli masyarakat terjaga, distribusi bahan pokok berjalan lancar, dan tidak ada lonjakan harga yang ekstrem.
Menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Mas Adi kembali mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga dan mengimbau masyarakat agar tidak panic buying.
“Pemerintah harus memastikan stok pangan aman terlebih dengan operasi pasar murah. Mengingat kebutuhan bahan pokok akan meningkat selama bulan puasa, ini harus diimbangi dengan pasokan yang memadai,” kata Mas Adi.
Selain itu, Mas Adi juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Pasuruan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga stabilitas harga. Berdasarkan data nasional, hanya 14 juta dari 66 juta pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal.
Sumber ; Diskominfotik
Pewarta ; Moel
