PASURUAN, SUARARAKYAT62.COM

Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi memasuki tahap penting setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pinjaman Daerah senilai Rp250 miliar. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan.
Namun, di balik tujuan peningkatan fasilitas kesehatan itu, terdapat konsekuensi fiskal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pinjaman sebesar Rp250 miliar dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun dan masa tenggang delapan bulan akan menjadi kewajiban keuangan daerah yang harus ditanggung dalam kurun waktu panjang.
Pemkab Pasuruan menyatakan bahwa kemampuan pembayaran pinjaman telah diperhitungkan melalui indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Berdasarkan perhitungan tersebut, pemerintah daerah mengklaim kewajiban pembayaran tidak akan mengganggu belanja wajib maupun pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Meski demikian, perhitungan kemampuan membayar saja belum cukup menjadi jaminan bahwa kebijakan pinjaman tersebut sepenuhnya aman bagi keuangan daerah. Transparansi mengenai skema pembiayaan harus menjadi perhatian utama, termasuk besaran bunga, nilai cicilan tahunan, total pengembalian beserta bunganya, hingga sumber anggaran yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Di sinilah peran DPRD perlu diuji. Persetujuan dalam rapat paripurna tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari tanggung jawab legislatif. Sebaliknya, fungsi pengawasan harus dijalankan secara konsisten agar penggunaan dana pinjaman benar-benar sesuai peruntukan, tidak terjadi pemborosan, serta pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah kesiapan operasional rumah sakit. Pembangunan gedung dan penyediaan infrastruktur harus diikuti dengan ketersediaan peralatan medis, tenaga dokter dan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta anggaran operasional yang memadai.
Jangan sampai pembangunan fisik rumah sakit menelan anggaran besar, tetapi ketika selesai justru terkendala dalam memberikan pelayanan akibat minimnya fasilitas maupun tenaga medis.
Terlebih, Pemkab Pasuruan menyebut pembangunan RSUD Wilayah Selatan telah masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025–2029. Artinya, pelaksanaan proyek tersebut harus memiliki perencanaan yang terukur, target yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala kepada DPRD maupun masyarakat.
Pada prinsipnya, pembangunan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan publik yang patut didukung. Namun, kebijakan pembiayaan melalui pinjaman daerah juga harus disertai perhitungan matang dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Sebab, dana pinjaman bukanlah anggaran tanpa konsekuensi. Setiap rupiah yang dipinjam hari ini akan menjadi kewajiban yang harus dibayar pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, keberhasilan pembangunan RSUD Wilayah Selatan tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan megah di Kecamatan Purwodadi. Lebih dari itu, rumah sakit tersebut harus mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas, beroperasi secara optimal, serta tidak membebani keuangan daerah hingga mengorbankan program prioritas masyarakat lainnya.
Publik tentu berharap, Rp250 miliar yang dipinjam benar-benar menjadi investasi pelayanan kesehatan, bukan justru meninggalkan persoalan fiskal bagi pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Pasuruan di masa mendatang.
Yus RI




