Jakarta, SuaraRakyat62.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan sikapnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mendesak pemerintah menurunkan harga pangan dan menolak rencana kenaikan iuran BPJS.
Pernyataan itu disampaikan Rieke saat menerima sejumlah tokoh publik yang menyerahkan 17+8 Tuntutan Rakyat di Gerbang Pancasila DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Insya Allah, kami yang berwenang akan memperjuangkan hal ini. Secara pribadi dan kelembagaan, kami juga menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam berbagai peristiwa,” kata Rieke.
Ia menambahkan, selain tuntutan yang disampaikan publik, dirinya meminta agar ada tambahan poin mendesak, yaitu penurunan harga kebutuhan pokok.
“Kami sedang rapat resmi dengan Kemendag. Tuntutan rakyat harus ditambah: turunkan harga pangan. Saat ini kelangkaan sudah terjadi, sehingga distribusi harus segera dibenahi dan harga pangan diturunkan,” tegasnya.
Rieke juga menolak keras impor pangan yang dinilai hanya akan merugikan petani lokal. Menurutnya, DPR telah memutuskan agar impor dihentikan untuk saat ini.
“Impor pangan harus segera diatur, dan yang terpenting, kami menolak kenaikan iuran BPJS. Hal ini juga harus masuk dalam tuntutan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa pemerintah sedang berupaya menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar.
“Pemerintah sedang melakukan operasi pasar 1,3 juta ton beras di 7.282 kecamatan. Insya Allah stok beras kita aman, bahkan surplus. Ini adalah stok terbesar dalam sejarah Indonesia, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Dengan pernyataan tegas dari para anggota DPR tersebut, publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam menekan harga pangan, menghentikan impor yang tidak perlu, serta memastikan iuran BPJS tetap terjangkau bagi rakyat.
Editor; Achmad
Sumber; Gesuri
