Jakarta, SuaraRakyat62.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan secara tegas kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi VI bersama Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Jumat (28/11/2025).
Mufti menyoroti tingginya angka kemiskinan yang masih terjadi di wilayah sekitar pertambangan, meskipun Freeport telah beroperasi puluhan tahun di Papua.
“Jadi sebenarnya kontribusi Freeport terhadap rakyat Papua itu seperti apa? Kenapa angka kemiskinan tetap tinggi di sekitar tambang?” tanya Mufti.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua seharusnya menjadi kelompok pertama yang merasakan manfaat dari aktivitas perusahaan tambang raksasa tersebut. Namun, berdasarkan data terbaru yang ia pelajari, peningkatan kesejahteraan justru belum terlihat secara signifikan.
Selain itu, Mufti juga mempertanyakan langkah antisipasi dan mitigasi yang dilakukan Freeport jika terdapat oknum pekerja yang terlibat dalam penyelundupan emas ke luar negeri. Pernyataan ini muncul setelah beredar dugaan bahwa emas hasil tambang ilegal diselundupkan ke Singapura.
“Saya ingin tahu bagaimana mitigasi pihak Freeport apabila ada karyawan yang justru terlibat dalam penyelundupan. Ini bukan isu kecil. Singapura kini menjadi salah satu pengekspor emas terbesar ke-15 di dunia, padahal mereka tidak punya tambang emas. Ini kan janggal,” tegasnya.
Mufti kemudian mendesak manajemen Freeport untuk lebih transparan mengenai alur distribusi emas, pengawasan internal perusahaan, hingga kontribusi konkret bagi masyarakat Papua. Ia menilai persoalan ini menyangkut kedaulatan negara dan harus ditangani serius.
Dirinya juga mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan sektor pertambangan dan memastikan setiap perusahaan tambang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara nyata, bukan sekadar formalitas laporan tahunan.
“Freeport harus hadir untuk masyarakat Papua, bukan hanya mengambil hasil buminya. Negara juga harus lebih kuat dalam pengawasan. Jangan sampai kekayaan alam kita justru mengalir keluar negeri,” ujar Mufti menutup pernyataannya.
Dengan sorotan tersebut, Komisi VI DPR RI berharap PT Freeport Indonesia dapat memberikan penjelasan menyeluruh serta mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan rakyat Papua sekaligus memperkuat integritas operasionalnya.
(Gloria V.G/Gesuri)
