Jakarta, SuaraRakyat62.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, melontarkan kritik pedas terhadap besarnya gaji jajaran direksi PT Pertamina (Persero) yang viral di media sosial. Ia menilai nominal tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kualitas layanan dan kinerja perusahaan pelat merah tersebut.
Dalam rapat kerja dengan Direksi Pertamina pada 11 Maret 2025, Mufti mengungkapkan bahwa gaji direksi Pertamina mencapai lebih dari Rp 1 miliar per bulan. Angka ini, kata dia, setara dengan gaji Direktur Utama Coca-Cola dan bahkan mendekati gaji CEO Google, dua perusahaan raksasa dunia dengan skala dan valuasi internasional.
“Betapa besarnya gaji jajaran direksi Pertamina, lebih dari Rp 1 miliar per bulan, setara dengan gaji bos perusahaan global. Bahkan kami cek, nilainya setara dengan gaji CEO Google,” ujar Mufti yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan.
Mufti menjelaskan, jika dihitung dengan berbagai tunjangan, tantiem, dan kompensasi lainnya, total penghasilan direksi Pertamina bisa menembus Rp 4 miliar per bulan. Jumlah ini, menurutnya, jauh melampaui gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat, Donald Trump saat menjabat.
“Ini amat sangat luar biasa. Take home pay mereka bisa Rp 4 miliar per bulan, tapi kualitas layanan kepada rakyat masih memprihatinkan,” kata Mufti Anam sebagaimana viral di media sosial, Rabu (13/8/205).
Ia menyoroti kasus BBM oplosan yang sempat beredar dan meresahkan masyarakat sebagai salah satu bukti lemahnya pengawasan dan kualitas manajemen. Menurutnya, gaji fantastis seharusnya dibarengi dengan kinerja maksimal yang memberi dampak nyata bagi publik.
Mufti juga mengkritik kebijakan-kebijakan manajemen Pertamina yang dinilai merugikan negara. Ia menegaskan bahwa DPR akan terus mengawasi dan mendesak evaluasi terhadap sistem penggajian di BUMN strategis tersebut.
“BUMN sebesar Pertamina harus dikelola dengan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Bukan hanya jadi ladang gaji besar,” terangnya.
Mufti menutup pernyataannya dengan memastikan DPR akan terus mengawal dan mengontrol uang rakyat supaya tidak habis untuk membayar kinerja yang tidak sepadan.
Editor ; Achmad
Sumber ; PDI Perjuangan
