Jakarta – Suararakyat62.com – Anggota Komisi VI dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka blak-blakan semprot bos PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Maret 2025 kemarin.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Rieke Diah Pitaloka Kritisi Bos PTPN Yang Sengsarakan Rakyat

Wanita yang akrab disapa ‘Oneng’ berkat perannya di Sitkom Bajaj Bajuri itu menilai, pihak PTPN sangat lambat dalam merespons soal banjir besar di beberapa wilayah di Jawa Barat akibat alih fungsi lahan di Puncak, Bogor.

“Saya agak jujur Pak, meskipun lagi puasa saya ngegas, karena apa yang terjadi banjir kemarin. Tidak ada istilahnya quick respon,” kata Rieke dikutip dari Instagram Rieke (20/3).

“Tidak ada satupun bahkan bapak sendiri tidak ada yang kontak kami di Komisi VI, bantuan apa yang bisa diberikan, dan kita pontang-panting nyari bantuan,” tegas Rieke.

Rieke lalu mengatakan, jika dirinya justru mendapat support dari perusahaan BUMN lain untuk membantu para korban terdampak banjir. Dia menilai pihak PTPN tidak bergerak cepat mengatasi masalah banjir yang diduga disebabkan oleh aktivitas alih fungsi lahan milik PTPN.

Rieke Diah Pitaloka Saat RDP dengan PTPN (Foto : Ig Rieke)

“Kan persoalannya di atas di hulu pak. Oleh karena itu pertama tentu saja tanpa melalui mekanisme yang terlalu belibet malah saya dapat dari BUMN lain pak karena kita butuh cepet kasih bantuan mereka dengan (kondisi) rumah terendam sampai atap,” kata Rieke.

“Dalam kesempatan ini izin pimpinan, saya mengetuk hati pimpinan PTPN ini untuk memberikan bantuan, berkoordinasi dengan kami agar tepat sasaran. Jangan lagi anak buah disuruh lalu kemudian enggak tau di mana nanti tempatnya,” tambahnya.

Rieke menekankan PTPN harus lebih tegas lagi dalam mengelola aset miliknya. Jangan sampai asetnya dipergunakan dengan tidak bijak dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Sebagai informasi, kegiatan alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor diduga menjadi penyebab banjir besar yang melanda daerah Bekasi dan Jakarta beberapa waktu lalu.
PTPN I tercatat sebagai pemilik sebagian lahan Gunung Mas, Puncak. Menurut Direktur Utama PTPN III Abdul Ghani, kesalahan yang dilakukan PTPN I yakni melakukan kerja sama penyewaan lahan di kawasan Gunung Mas.

“Kesalahan PTPN, ini kami koreksi diri. Mestinya PTPN juga tidak lepas tangan. Ke depan kita akan, saya sudah meminta kepada PTPN I, karena banyak tanahnya yang dikerja samakan,” kata Ghani

Sebagai langkah antisipasi, Ghani menyebut pihaknya telah bertemu dengan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membahas lahan tersebut.

Rencana ke depannya, lahan tersebut akan digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Karenanya, ia akan menjalin kerja sama dengan peternak sapi perah di kawasan tersebut.

 

Sumber ; Merdeka.com, Instagram Rieke .

Pewarta ; Apin