Morotai, SuaraRakyat62.com -Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pulau Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Polres, dan DPRD Morotai, Selasa (2/9/2025). Aksi ini menyuarakan berbagai tuntutan penting, termasuk mendesak Pemerintah Daerah agar segera membubarkan Satgas Pendampingan, Monitoring, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (PMPPUKR).
Massa aksi berasal dari sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya HMI, IMM, PMII, GMNI, dan GMKI. Mereka menilai kehadiran Satgas PMPPUKR tidak memberikan kontribusi nyata dan hanya membebani keuangan daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Morotai, Afrizal Kharie, menegaskan bahwa Cipayung Plus konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan menyalurkan aspirasi melalui aksi damai.
“Setiap tuntutan harus direalisasikan oleh pimpinan DPRD, karena ini menyangkut situasi negara dan diinstruksikan langsung oleh pimpinan pusat Cipayung,” tegas Afrizal di lokasi aksi.
Menurutnya, apabila tuntutan tersebut tidak diakomodir, aksi akan terus berlanjut dalam bentuk jilid berikutnya.
Selain menyoroti Satgas PMPPUKR, Cipayung Plus juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya:
- Mengusut tuntas kasus pelecehan seksual,
- Membebaskan 11 mahasiswa baru Sangaji dan 7 warga Galela,
- Menghentikan penambangan pasir laut dan Galian C,
- Mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perindagkop-UKM, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP),
- Menolak keberadaan Koperasi Merah Putih di Morotai,
- Menyelesaikan tapal batas Tilei Pantai di Kecamatan Morotai Selatan Barat,
- Memperbaiki jalan nasional di Morotai.
Afrizal menegaskan, khusus terkait Satgas PMPPUKR, keberadaan lembaga tersebut dianggap tidak jelas fungsi dan kinerjanya.
“Kami mendesak Pemda dan DPRD Morotai segera membubarkan Satgas. Kehadiran mereka tidak eksis, tidak punya fungsi kerja jelas, dan hanya menghabiskan uang daerah,” ujarnya.
Aksi berjalan dengan orasi bergantian dari perwakilan organisasi mahasiswa. Mereka menekankan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut sampai seluruh tuntutan dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Pewarta; Irjan_Rahaguna
