Surabaya, SuaraRakyat62.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta pemerintah tidak menjadikan besarnya angka capaian program sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Menurutnya, setiap klaim keberhasilan harus diuji dengan kondisi faktual di lapangan dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).
Deni mengakui sejumlah capaian pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan menunjukkan angka yang cukup besar. Namun, ia menilai angka statistik belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan apabila tidak disandingkan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” ujar Deni.
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah membuka data secara lebih komprehensif agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan sejauh mana program prioritas telah berjalan, termasuk manfaat, kendala, maupun persoalan yang masih terjadi.
MBG Harus Utamakan Kualitas dan Keselamatan
Salah satu program yang menjadi sorotan Deni adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki anggaran yang sangat besar sehingga pengawasan terhadap pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara longgar.
Menurutnya, keberhasilan MBG bukan sekadar dilihat dari jumlah penerima atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, serta dampaknya terhadap kesehatan anak-anak penerima manfaat.
Deni menyoroti masih adanya kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG, termasuk di Jawa Timur. Karena itu, ia meminta adanya evaluasi serius terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegasnya.
Deni menilai tindakan tegas diperlukan untuk memastikan program prioritas tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Besarnya anggaran MBG, lanjut dia, juga harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Sebab, anggaran tersebut bersumber dari keuangan negara dan manfaatnya menyentuh langsung anak-anak sebagai penerima program.
“Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” katanya.
KDMP Jangan Berhenti pada Jumlah Koperasi
Selain MBG, Deni juga meminta capaian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang telah dibangun.
Ia mempertanyakan berapa banyak KDMP yang benar-benar telah beroperasi, mampu menjalankan kegiatan usaha, menghasilkan keuntungan, serta memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa.
“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit,” ujarnya.
Menurut Deni, pertanyaan tersebut penting karena pembangunan KDMP berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat desa. Terlebih, skema pembiayaannya menggunakan dana desa yang harus diangsur dalam jangka waktu tertentu.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyampaikan data yang jelas mengenai tingkat operasional, kinerja usaha, keuntungan, serta manfaat ekonomi yang telah dihasilkan masing-masing koperasi.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menilai apakah investasi pembangunan KDMP benar-benar memberikan nilai tambah bagi desa atau justru berpotensi menambah beban keuangan desa.
Capaian Harus Terlihat dalam Kehidupan Masyarakat
Deni menegaskan bahwa kritik terhadap capaian pemerintah bukan berarti menafikan program maupun kinerja yang telah dilakukan. Menurutnya, pemerintah tetap perlu diapresiasi atas berbagai capaian yang berhasil dicapai.
Namun, keberhasilan program publik harus dibuktikan melalui data yang dapat diverifikasi dan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” katanya.
Ia mendorong pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus ekonomi, sebagai salah satu instrumen untuk mengukur dampak program secara lebih objektif.
Menurut Deni, DPRD Jawa Timur juga akan terus memantau pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di lapangan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan program yang telah dirancang tidak berhenti pada pencapaian administratif semata.
“Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program MBG dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi. Program tersebut disebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan gizi buruk.
Dalam pidato yang sama, Presiden juga menyampaikan capaian pembangunan KDMP serta target pengembangannya hingga akhir tahun.
Bagi Deni, target tersebut perlu berjalan beriringan dengan evaluasi, transparansi, dan pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dapat dibuktikan melalui perubahan konkret dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Intinya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar seberapa besar angka yang dapat dipresentasikan pemerintah, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat.
(Ani)
