Kota Pasuruan, SuaraRakyat62.com – Kajian & Opini
Oleh ; Tim Kajian PA GMNI Kota Pasuruan
Di atas kertas, Kota Pasuruan tampak bergerak ke arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan perlahan menurun, pengangguran terbuka mengalami penurunan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus naik mendekati kategori “sangat tinggi”. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2025, Gini Ratio Kota Pasuruan tercatat sebesar 0,334—lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Timur sebesar 0,369 maupun wilayah perkotaan Jawa Timur sebesar 0,383.
Namun pertanyaannya: apakah angka-angka tersebut benar-benar mencerminkan keadilan pembangunan yang dirasakan seluruh masyarakat?
Secara metodologis, Gini Ratio memang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan masyarakat. Akan tetapi, indikator tersebut memiliki keterbatasan serius karena tidak mampu menjelaskan ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, ruang hidup, kualitas lingkungan, peluang kerja, kepemilikan tanah, hingga distribusi manfaat pembangunan.
Artinya, sebuah daerah dapat terlihat “baik” secara statistik, namun tetap menyimpan luka sosial yang dalam di lapangan.
Pertumbuhan yang Belum Sepenuhnya Menyentuh Warga Kecil
Kota Pasuruan mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5,52 persen pada 2025. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi seharusnya berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun fakta sosial menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum ikut menikmati pertumbuhan tersebut.
Angka kemiskinan Kota Pasuruan tahun 2025 memang turun menjadi sekitar 6,18 persen dibanding 6,32 persen pada 2024. Tetapi penurunan itu belum cukup menjawab persoalan struktural yang dihadapi masyarakat bawah, khususnya kelompok pekerja informal, buruh sektor kecil, nelayan pesisir, dan warga rentan perkotaan.
Fenomena ini menunjukkan adanya growth without equity, pertumbuhan tanpa pemerataan. Kota tumbuh, tetapi sebagian warga tetap tertinggal.
Begitu pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka sekitar 4,59 persen. Penurunan pengangguran memang patut diapresiasi, namun kualitas pekerjaan perlu dibaca lebih dalam. Sebab rendahnya angka pengangguran tidak otomatis berarti masyarakat memperoleh pekerjaan layak dengan penghasilan yang mampu menopang kehidupan secara manusiawi.
Ketimpangan yang Tidak Tertangkap Statistik
Masalah terbesar Kota Pasuruan hari ini bukan sekadar angka kemiskinan atau pengangguran, melainkan ketimpangan yang hadir secara spasial, sosial, dan struktural.
Pertama, ketimpangan wilayah utara dan selatan kota. Kawasan pesisir dan wilayah utara masih menghadapi persoalan klasik seperti banjir rob, lingkungan padat, kualitas sanitasi, serta keterbatasan akses layanan publik. Sementara di sisi lain, wilayah perkotaan dan selatan relatif menikmati pembangunan yang lebih cepat dan infrastruktur yang lebih memadai.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal lokasi geografis, tetapi menyangkut distribusi perhatian pembangunan.
Kedua, ketimpangan akses layanan dasar. Meski IPM Kota Pasuruan mencapai 79,52 dan hampir masuk kategori sangat tinggi, capaian tersebut belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Sebab IPM adalah angka rata-rata, yang sering kali menyembunyikan jurang kualitas antarwilayah dan antarkelas sosial.
Masih terdapat warga yang menghadapi akses pendidikan terbatas, layanan kesehatan yang belum optimal, hingga rendahnya perlindungan ekonomi terhadap kelompok rentan.
Ketiga, ketimpangan manfaat pembangunan proyek besar. Dalam konteks pembangunan infrastruktur seperti Jalan Lingkar Utara (JLU), pertanyaan pentingnya bukan hanya mengenai nilai investasi proyek, melainkan siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut.
Pembangunan sering kali menghadirkan paradoks: kota menjadi lebih modern, tetapi sebagian warga justru kehilangan ruang hidup, lahan produktif, bahkan posisi tawar sosialnya.
Masyarakat kecil sering kali hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang berlangsung di sekitar mereka.
Ketimpangan Sosial Adalah Persoalan Politik Pembangunan
Ketimpangan pada dasarnya bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan arah politik pembangunan. Ketika pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan fisik dan investasi, sementara perlindungan sosial masyarakat kecil berjalan lambat, maka ketimpangan akan terus direproduksi secara sistemik.
Kota Pasuruan saat ini menghadapi tantangan serius untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat kecil.
Pembangunan seharusnya tidak berhenti pada angka statistik dan seremoni proyek, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan paling mendasar warga: pekerjaan layak, lingkungan sehat, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta ruang ekonomi yang adil.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar tingginya pertumbuhan ekonomi atau naiknya IPM, tetapi sejauh mana warga kecil merasa hidupnya ikut terangkat.
Jika tidak, maka pertumbuhan hanya akan menjadi angka yang indah di laporan, sementara ketimpangan tetap hidup di gang-gang sempit, kawasan pesisir, dan rumah-rumah warga yang terus berjuang bertahan di tengah pembangunan kota.
Editor; SuaraRakyat62
