Trenggalek, SuaraRakyat62.com – DPRD Kabupaten Trenggalek meminta pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat menyusul munculnya laporan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menegaskan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program yang menyasar anak-anak sekolah tersebut tidak hanya harus memenuhi standar gizi, tetapi juga wajib menjamin makanan yang diberikan aman untuk dikonsumsi.
Hal itu disampaikan Doding saat dikonfirmasi awak media, Senin (24/8/2026).
Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah makanan didistribusikan kepada siswa. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan di dapur SPPG, kebersihan pekerja, pengemasan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
“Harapannya jangan sampai kejadian-kejadian yang melibatkan siswa sebagai penerima program terjadi lagi. Karena ini berkaitan dengan kesehatan anak-anak juga. Maka dari itu pengawasan harus diperketat lagi ke depan,” ujar Doding.
Dorongan memperketat pengawasan tersebut disampaikan Doding setelah dirinya menjenguk salah seorang siswa yang menjalani perawatan di RSUD dr Soedomo Trenggalek. Siswa tersebut mengalami keluhan gangguan pencernaan yang diduga berkaitan dengan konsumsi menu MBG.
Selain itu, sebelumnya juga terdapat laporan gangguan kesehatan yang dialami siswa SD Integral Luqman Al Hakim. Salah seorang siswa dilaporkan harus mendapatkan perawatan di RSUD dr Soedomo pada Rabu (12/8).
Sekitar 30 siswa lainnya juga dilaporkan mengalami gangguan pencernaan. Sebagian besar telah mendapatkan penanganan medis dan diperbolehkan kembali ke rumah.
Keluhan gangguan kesehatan juga dilaporkan terjadi di SMPN 1 Trenggalek. Jumlah siswa yang mengalami keluhan disebut mencapai lebih dari 400 orang.
Namun demikian, Doding mengingatkan agar berbagai laporan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai akibat dari makanan MBG sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
“Yang lebih utama yakni kesehatan anak-anak. Apalagi, kasus itu sudah ditangani Pemkab Trenggalek dengan melakukan uji sampel makanan. Hasil lab belum keluar,” jelasnya.
Doding menegaskan DPRD Trenggalek memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu perkembangan pemeriksaan, termasuk hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan.
Terkait kemungkinan pemanggilan pengelola SPPG, DPRD masih mempertimbangkan langkah tersebut dengan melihat perkembangan informasi dan hasil pemeriksaan yang dilakukan pemerintah daerah.
Menurut Doding, evaluasi tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima manfaat.
Pengawasan, lanjutnya, harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan. Tidak hanya kondisi dapur, tetapi juga kebersihan lingkungan, kesehatan dan higienitas petugas, kelayakan sarana dan prasarana, kualitas bahan baku, proses memasak, pengemasan hingga distribusi.
“Dapur-dapur juga harus jadi pengalaman. Karena ini berkaitan dengan anak-anak pelajar,” tegasnya.
DPRD Trenggalek mendorong Pemkab Trenggalek bersama Satgas MBG melakukan evaluasi dan memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG yang melayani program tersebut.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi kontaminasi maupun kesalahan dalam proses pengolahan makanan sebelum menu MBG sampai ke tangan siswa.
Bagi DPRD, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan atau terpenuhinya kebutuhan gizi siswa. Faktor keamanan pangan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program.
“Faktor keamanan pangan juga menjadi bagian penting agar program tersebut tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi anak-anak. Makanya pengawasan harus diperketat,” pungkas Doding.
Di tengah proses pemeriksaan yang masih berjalan, DPRD meminta seluruh pihak tetap mengedepankan kehati-hatian dan tidak menarik kesimpulan sebelum hasil uji laboratorium diketahui. Pada saat yang sama, keselamatan dan kesehatan siswa sebagai penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program MBG.
(Yoyok)
